JakartaInsideCom – Tim Pengawas (Timwas) Penyelenggaraan menilai penyelenggaraan tahun 2024 menyisakan banyak persoalan.

Anggota Timwas dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan .

Wisnu menjelaskan setidaknya ada tiga alasan mengapa perlu dibentuk Pansus .

Alasan pertama, banyaknya persoalan yang menyelimuti penyelenggaraan 2024. 

Pelayanan yang buruk meliputi pemondokan, katering, tenda, akses air dan toilet, kesehatan, dan transportasi yang berulang setiap tahun yang tidak hanya mendera jemaah reguler, tetapi juga jemaah khusus.

“Ironisnya, sebagai penyumbang jumlah jemaah terbesar di dunia yang pastinya menguntungkan secara ekonomi bagi Arab Saudi, Pemerintah Indonesia dinilai gagal memanfaatkan aspek tersebut sebagai nilai tawar untuk melakukan diplomasi yang lebih baik sehingga Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan yang lebih memadai bagi jemaah kita dibanding lain. Sebagai contoh, Korea dan Jepang sebagai minoritas muslim yang tidak banyak menyumbang jemaah justru mendapat fasilitas yang jauh lebih baik dalam hal pemondokan misalnya,” ujar Wisnu di Makkah, Kamis (20/6/2024) malam.

Anggota Komisi VIII itu menganggap pemerintah tidak siap dengan kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan mereka menyediakan fasilitas pelayanan yang sepadan dengan banyaknya jumlah jemaah.

“Temuan di lapangan, misalnya banyak jemaah yang terlantar akibat kapasitas tenda-tenda Arafah dan Mina tidak memadai untuk menampung jemaah. Ketersediaan antara fasilitas dan jumlah jemaah yang tidak berimbang juga berdampak pada buruknya  transportasi, akses air dan toilet,” ungkapnya.

Yang paling krusial, menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera itu, masalah jemaah ilegal yang tidak menggunakan visa resmi, dimana sebagian menggunakan visa umrah yang overstay, dan sebagian lagi memakai visa kunjungan.

“Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen dan Umrah Kemenag pada 20 Mei 2024, DPR telah mengingatkan agar Kemenag bekerjasama dengan Kemenkum-HAM dan Kemenlu membuat larangan bagi calon jemaah nonvisa agar tidak berangkat umrah atau ziarah ke Tanah Suci selama musim . Namun Kemenag tidak mengindahkan masukan DPR sehingga akhirnya terbukti banyak jemaah ilegal yang ditangkap di Saudi. Ini kan artinya pemerintah gagal melindungi warga sendiri,” bebernya.

Alasan kedua dibentuk Pansus , lanjut Wisnu, karena persoalan penyelenggaraan ini kompleks dan melibatkan beberapa lintas kementerian mitra komisi di DPR, seperti Kementerian yang menjadi mitra Komisi VIII, Kementerian Kesehatan mitra Komisi IX serta Kementerian Hukum dan HAM mitra Komisi III.

“Kalau lingkupnya hanya Kementerian saja maka cukup dibentuk Panitia atau Panja oleh Komisi VIII. Tapi karena melibatkan banyak isu lintas kementerian, maka tidak ada pilihan lain kecuali membentuk Panitia Khusus atau Pansus,” jelas legislator dari Fraksi PKS itu.

Sementara alasan ketiga perlunya Pansus, kata Wisnu, karena menguatnya dugaan penyalahgunaan tambahan kuota oleh Kementerian yang terindikasi melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah dan Umrah.

Wisnu mengungkapkan rapat Panja terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah (BPIH) 1445 H/2024 M bersama Menteri pada 27 November 2023 menyepakati kuota Indonesia 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian jemaah regular sebanyak 221.720 orang dan jemaah plus sejumlah 19.280 orang.

“Namun demikian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan dan Umrah pada 20 Mei 2024 terungkap Kementerian menetapkan secara sepihak kuota reguler menjadi 213.320 dan kuota khusus menjadi 27.680. Dengan kata lain, mengurangi jatah kuota reguler sebanyak 8.400 orang karena dialihkan untuk jemaah khusus,” jelasnya

.

Wisnu menilai tindakan sepihak Kemenag tersebut terindikasi melanggar Undang-undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Umrah pada Pasal 64 Ayat (2) disebutkan bahwa kuota khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota Indonesia. Artinya, jika total kuota kita sebanyak 241.000 orang maka kuota haji khusus seharusnya hanya 19.280 orang.

“Tiga alasan inilah yang menjadikan perlu membentuk Pansus untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan haji di Indonesia agar lebih baik di waktu yang akan datang. Khususnya, menyangkut keprihatinan kita bersama terkait masa tunggu haji yang sangat lama, yaitu mencapai 40 tahun,” tandas Wisnu.