M Taufik Zoelkifli, seorang anggota Komisi B , mengusulkan kepada aparatur sipil negara () yang bekerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menggunakan umum saat beraktivitas di Ibu Kota. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat di wilayah ini.

diwajibkan pakai publik saja seperti TransJakarta, angkot , dan ,” kata Taufik saat dikonfirmasi di , Minggu.

Taufik juga menambahkan bahwa untuk mendukung penggunaan moda publik ini, langkah-langkah berikut perlu diambil: meningkatkan jumlah rute, menambah armada, dan meningkatkan fasilitas umum.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk beralih dari penggunaan () ke tenaga listrik sebagai sumber yang lebih ramah .

“Sambil semua moda publiknya diperbaiki, bisa ditambah lagi dengan menghidupkan jalur sepeda dan pedestrian untuk pejalan kaki,” katanya sebagaimana dikutip dari Antara.

Taufik berpendapat bahwa imbauan dari pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik hanya akan memberikan kontribusi yang terbatas dalam mengurangi dan di Ibu Kota.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Selanjutnya, menurutnya, penggunaan kendaraan listrik akan melibatkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

“Ini juga menambah pengeluaran mereka untuk beli listrik yang harganya mahal, kalau pakai DKI berarti akan menambah beban anggaran pendapatan dan (APBD),” katanya.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya mengambil tindakan yang lebih tegas dalam memberikan sanksi. Misalnya, kendaraan yang tidak lulus harus dilarang melintas di jalan raya.

Selain itu, pemerintah dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pabrik-pabrik yang menjadi penyumbang .

“Intinya, ‘pull strategy' yakni tarik warga untuk menggunakan publik dan ‘push strategy' yakni dorong warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi,” katanya.