M Taufik Zoelkifli, seorang anggota Komisi B , mengusulkan kepada aparatur sipil () yang bekerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menggunakan umum saat beraktivitas di Ibu . Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat di ini.

diwajibkan pakai saja seperti , angkot , dan ,” kata Taufik saat dikonfirmasi di , Minggu.

Taufik juga menambahkan bahwa untuk mendukung penggunaan moda ini, langkah-langkah berikut perlu diambil: meningkatkan jumlah rute, menambah armada, dan meningkatkan fasilitas umum.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk beralih dari penggunaan minyak () ke tenaga sebagai sumber yang lebih ramah .

“Sambil semua moda publiknya diperbaiki, bisa ditambah lagi dengan menghidupkan jalur sepeda dan pedestrian untuk pejalan kaki,” katanya sebagaimana dikutip dari Antara.

Taufik berpendapat bahwa imbauan dari pemerintah untuk menggunakan kendaraan hanya akan memberikan kontribusi yang terbatas dalam mengurangi dan di Ibu .

Selanjutnya, menurutnya, penggunaan kendaraan akan melibatkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

“Ini juga menambah pengeluaran mereka untuk beli yang harganya , kalau pakai DKI berarti akan menambah beban anggaran pendapatan dan (APBD),” katanya.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya mengambil tindakan yang lebih tegas dalam memberikan sanksi. Misalnya, kendaraan yang tidak lulus harus dilarang melintas di raya.

Selain itu, pemerintah dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pabrik-pabrik yang menjadi penyumbang .

“Intinya, ‘pull strategy' yakni tarik warga untuk menggunakan dan ‘push strategy' yakni dorong warga untuk meninggalkan kendaraan ,” katanya.