Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Pemetaan Potensi Kerawanan TPS pada Pemilu 2024

JakartaInsideCom – Bawaslu DKI Jakarta telah memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak 2024.

Tujuannya adalah mengantisipasi gangguan pada hari pemungutan suara. Proses pemetaan ini melibatkan 8 variabel dan 25 indikator yang diterapkan di 256 kelurahan/desa di 44 kecamatan se-DKI Jakarta.

Data diperoleh melalui survei yang berlangsung dari 10 hingga 15 November 2024.

Variabel dan Indikator Kerawanan TPS

1. Penggunaan Hak Pilih: melibatkan isu seperti DPT tidak memenuhi syarat, DPTb (pemilih pindahan), DPK (pemilih potensial), dan riwayat PSU/PSSU.
2. Keamanan: mencakup riwayat kekerasan, intimidasi, atau penolakan terhadap pelaksanaan pemungutan suara.
3. Politik Uang: praktik pemberian imbalan yang melanggar aturan.
4. Politisasi SARA: penggunaan isu agama, suku, dan ras.
5. Netralitas: keterlibatan penyelenggara, ASN, TNI/Polri, atau perangkat desa yang memihak.
6. Logistik: kerusakan, keterlambatan, atau kekurangan logistik.
7. Lokasi TPS: berada di area rawan konflik, bencana, atau dekat dengan rumah pasangan calon/posko kampanye.
8. Jaringan Listrik dan Internet: potensi gangguan dalam mendukung proses pemilu.

Temuan Pemetaan

• Indikator Rawan yang Dominan:
  • Sebanyak 2.513 TPS mencatat pemilih disabilitas di DPT.
  • 1.025 TPS memiliki pemilih pindahan (DPTb).
  • 803 TPS berada di area rawan bencana.
  • 199 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berhak memilih.
  • 150 TPS mencatat DPT yang tidak memenuhi syarat (TMS).
• Indikator yang Banyak Terjadi:
  • 93 TPS berada di wilayah konflik.
  • 54 TPS memiliki riwayat intimidasi.
  • 38 TPS berada di lokasi khusus atau dekat tempat kerja seperti pabrik.
• Indikator Langka namun Krusial:
  • 9 TPS memiliki kendala jaringan listrik atau internet.
  • 5 TPS mengalami keterlambatan logistik.
  • 3 TPS melibatkan ASN, TNI/Polri yang memihak calon tertentu.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

1. Patroli dan Pengawasan: Bawaslu akan melakukan patroli di TPS rawan.
2. Sosialisasi: mengedukasi masyarakat untuk mencegah potensi konflik.
3. Kolaborasi: menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pemantau pemilu.
4. Pengawasan Langsung: memastikan ketersediaan logistik dan pelaksanaan pemilu yang sesuai aturan.

Imbauan kepada KPU DKI Jakarta
Bawaslu mengimbau KPU dan penyelenggara pemilu untuk:

• Berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan.
• Melaksanakan distribusi logistik tepat waktu dan memastikan kualitasnya.
• Mencatat penggunaan hak pilih secara akurat, serta memprioritaskan kelompok rentan.

Pemetaan ini menjadi panduan penting bagi semua pihak untuk menjamin kelancaran proses pemilu yang demokratis.