Deolipa Yumara Soroti Dugaan Penyebaran Putusan Belum Inkrah oleh Baim Wong dan Paula

JakartaInsideCom— Kuasa hukum Deolipa Yumara angkat bicara terkait dugaan penyebaran hasil putusan pengadilan yang dilakukan oleh pasangan selebritas Baim Wong dan Paula. Deolipa menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum, karena putusan yang disebarkan belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Putusan itu meskipun diunggah di website Mahkamah Agung, biasanya ada bagian-bagian yang ditutup, seperti nama anak atau persoalan tertentu demi menjaga privasi,” ujar Deolipa saat ditemui di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Deolipa menegaskan, dalam praktik hukum, identitas anak dalam perkara perdata wajib dirahasiakan. Apabila informasi tersebut dibuka dan disebarluaskan, menurutnya bisa berujung pada pelanggaran hukum. Terlebih jika isi putusan yang belum inkrah disebarkan ke publik, hal ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

“Kalau disampaikan secara terbuka, apalagi putusannya belum inkrah, itu bisa dilaporkan. Karena artinya belum punya kekuatan hukum tetap. Jadi pihak Pola bisa melaporkan suaminya,” lanjutnya.

Lebih jauh, Deolipa menjelaskan, dasar hukum pelaporan bisa merujuk pada pasal–pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya jika penyebaran dilakukan melalui media digital.

“Bisa saja dilaporkan, karena ini termasuk tindakan yang merugikan nama baik seseorang, apalagi menyangkut data yang seharusnya dirahasiakan seperti identitas anak,” tandasnya.

Selain soal putusan, Deolipa juga menyoroti penyebaran narasi negatif di media sosial, termasuk tudingan ‘durhaka’ terhadap kliennya. Ia menilai, istilah tersebut memiliki konotasi buruk dan tidak pantas disampaikan ke ruang publik.

“Kata ‘durhaka’ ini konotasinya sangat negatif. Sama seperti cerita Malin Kundang. Kalau seorang ibu disebut durhaka, itu tidak pantas disampaikan ke publik,” tegasnya.

Deolipa menekankan, perkara perceraian sifatnya privat meski sidangnya terbuka untuk umum. Menurutnya, isi putusan baru dapat dipublikasikan setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Putusan boleh saja disebutkan dalam sidang, tapi tidak untuk dikonsumsi publik. Apalagi kalau masih dalam proses banding atau kasasi. Belum inkrah berarti belum final, jadi tidak pantas diumbar,” katanya.

Terkait persoalan ini, pihak Deolipa Yumara tengah mempelajari kemungkinan langkah hukum atas dugaan pelanggaran tersebut, sembari menunggu proses hukum utama yang masih berjalan.

“Kami sedang pelajari opsi hukumnya. Prinsipnya, kami ingin menegakkan hak-hak klien kami sekaligus mengingatkan bahwa setiap warga negara wajib menghormati hukum yang berlaku,” pungkasnya.