– Komisi X yang digunakan membidangi akan datang mengadakan rapat alias raker dengan Kementerian , Kebudayaan, Riset, juga Teknologi atau besok, Selasa, 21 Mei 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh anggota Komisi X Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira.

“Agendanya besok, Selasa jam 10,” ujar Andreas sewaktu dihubungi, Senin, 20 Mei 2024.

Menurut dia, rapat esok hari akan mengkaji seputar pembiayaan lembaga pada perguruan besar atau Tunggal () kemudian Cerdas (KIP-K).  “Rapat ya dengan ( Makarim) mengenai pembiayaan lembaga untuk perguruan membesar dan juga KIP ,” tuturnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X RI Dede Yusuf juga menyatakan perjumpaan dengan akan dilaksanakan besok. Menurut dia, jadwal itu seharusnya dijadwalkan hari ini, namun Kementerian berhalangan hadir.

“Sudah diundang (hari ini), berhalangan. Mintanya besok,” kata Dede. Kendati demikian, program ini belum tertera di laman resmi RI.

Adapun raker ini merupakan perbuatan lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU yang diwujudkan Komisi X dengan Badan Eksekutif Seluruh Indonesi alias BEM SI pada Kamis lalu, 16 Mei 2024. Selain mengeksplorasi , rapat juga akan mengeksplorasi mengenai kebijakan pengelolaan anggaran PTN yang tersebut berbadan hukum, satker, maupun badan layanan umum atau BLU.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Sebelumnya, Dede Yusuf memaparkan Panitia atau Panja Pendanaan sudah ada dibentuk untuk mengetahui penyebab kenaikan pada beberapa belakangan ini. “Mulai Awal Minggu akan mulai sidang-sidang, tidak ada hanya sekali persoalan , tapi juga biaya lembaga lainnya,” kata Dede pada saat dihubungi pada Minggu, 19 Mei 2024.

Dalam panja ini, kata Dede, komisi X akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti penyelengara , pengamat institusi belajar kemudian pelaksana . Upaya mendesak dan juga mengawasi pemerintah untuk menyelesaikan isu biaya mahal ini turut menghadirkan para , , warga tua , lalu .

Dari sisi , selain , Dede akan menghadirkan juga Kementerian Dalam Negeri. “Targetnya untuk mengetahui sebenarnya berapa standar biaya lembaga yang harus disiapkan, baik oleh maupun masyarakat dikarenakan adalah pembangunan , tidak industri,” tuturnya.

Panja ini, lanjut Dede, akan mengkaji apakah anggaran institusi belajar 20 persen dari APBN sudah ada tepat sasaran atau mungkin saja sebenarnya masih belum sesuai harapan, “Sehingga kita mampu tahu kenaikan itu niscaya atau tidak, juga di mana peran pemerintah pada mengantisipasi mahalnya biaya .”

INTAN SETIAWANTY

Artikel ini disadur dari DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus