Status sebagai negara dari Republik selesai sudah. Pasca ditetapkannya Ibu Negara di Kalimantan Timur, sejak itu berpindah. Hal ini dikuatkan 41 ayat 2 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Negara. Lepasnya citra sebagai negara membawa konsekuensi tidak mudah. tetapi keputusan sudah bulat, dan kita harus menghormati realitas yang ada.

Setelah selesai lepas masa , menjadi pertanyaan bagaimana nasib ke depan? Sebagai yang kaya dengan potensi sumber daya keuangan, tentu saja nasib tetap berjalan baik. Kita semua tahu, selama ini terlanjur melekat sebagai pusat industri dan . Banyak pusat perbelanjaan, hiburan, gedung bertingkat dan yang mendukung denyut nadi kehidupan .

Secara ekonomi, tidak akan kehilangan fungsinya dalam mendukung ekonomi . Sementara pemetaan politik, diprediksi akan tetap menjadi episentrum perpolitikan . Sebab pemindahan status negara tidak akan menghilangkan magis perpolitikan . Sebagai , wacana pemilihan gubernur DKI saja masih menjadi isu yang menarik. Apa yang terjadi di memungkinkan sekali akan tetap jadi barometer politik di .

Dengan perpindahan , justru kita akan melihat sejauhmana efektivitas dari alasan mendasar kepindnahan . Sebab selama ini diyakini berpindahnya untuk mengurangi kepadatan penduduk . Konsekuensi logis dari alasan itu dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk, tingkat dan kriminalitas yang marak di . Jika benar alasan tersebut, maka seharusnya penduduk , dan kriminalitas akan semakin berkurang.

Andai benar terjadi ke depan penduduk berkurang, maka tentu layak berbangga karena terjadi pemerataan penduduk. Sementara apakah benar berkurang? Sebab kita tahu bersama pemerintah ingin berkurang, tapi belum mampu secara serius menekan daya beli terhadap kendaraan baik dan mobil. Sementara kriminalitas apakah berkurang? Layak dinanti, sebab kejahatan cenderung selalu ada dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja selama ada peluang dan kesempatan untuk niat dan bertindak jahat.

Penulis meyakini, alasan pengurangan jumlah penduduk seharusnya berdampak positif kepada struktur kondisi sosial- . Tetapi jika persoalan dan kejahatan tidak berkurang, kita layak bertanya dan merefleksikan secara kolektif, benarkah kebijakan memindahkan negara?