– Rencana pemerintah untuk menerapkan mekanisme power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Baru dan Terbarukan (RUU EBET) dinilai dapat meningkatkan minat untuk berinvestasi di sektor terbarukan di . Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan yang memiliki komitmen untuk menggunakan terbarukan 100%, sejalan dengan menuju dekarbonisasi.

Mutya Yustika, Analis Keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), menyatakan bahwa kurangnya pasokan terbarukan di menimbulkan risiko kehilangan peluang ekonomi yang besar. Hal ini juga membuat tertinggal dari negara-negara tetangganya. “Contohnya, Investasi sempat menyatakan bahwa Tesla ragu untuk berinvestasi di karena ketergantungan negara ini pada fosil,” ungkap Mutya.

Menurutnya, power wheeling dapat membantu mendorong melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu negara mencapai target dekarbonisasi tanpa membebani anggaran . Selain itu, langkah ini juga memungkinkan PT PLN (Persero) untuk fokus pada modernisasi dan peningkatan guna mendukung .

Mekanisme power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta (Independent Power Producers/IPP) untuk menjual listrik terbarukan secara langsung kepada pelanggan melalui transmisi milik PLN. Ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pasokan listrik hijau di akibat lambatnya pengembangan terbarukan skala utilitas oleh PLN.

Dengan emisi karbon kelistrikan yang mencapai lebih dari 682 gram CO2 per kilowatt hour (gCO2e/kWh), power wheeling juga menjadi krusial untuk memangkas emisi, menjadikan salah satu negara dengan emisi listrik tertinggi.

Lebih dari 430 perusahaan besar yang tergabung dalam RE100 telah berkomitmen untuk mencapai 60% penggunaan terbarukan pada 2030 dan 100% pada 2050. Saat ini, ada 121 perusahaan anggota RE100 yang beroperasi di Indonesia, namun banyak dari mereka belum memiliki terbarukan yang memadai. “Hal ini menghambat komitmen RE100 serta upaya keberlanjutan perusahaan tersebut,” tambah Mutya.

Selain sektor terbarukan, power wheeling di Indonesia juga berpotensi menarik investasi di bisnis pusat data (data center). Perusahaan seperti dan Microsoft memiliki target ambisius untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2030. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Indonesia, khususnya karena negara tetangga seperti Singapura menghadapi kendala keterbatasan terbarukan dan biaya operasional yang tinggi.

Indonesia, dengan ekonomi yang berkembang pesat, memiliki potensi besar dalam ekspansi bisnis pusat data. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tercatat memiliki nilai transaksi sebesar US$77 miliar dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US$220-360 miliar pada tahun 2030.

Namun demikian, Mutya mengingatkan bahwa power wheeling harus diterapkan dengan adil dan transparan, terutama dalam penetapan biaya (wheeling charge) agar tidak memberatkan perusahaan maupun PLN. PLN juga akan mendapatkan keuntungan dari sewa transmisinya kepada perusahaan listrik swasta, tetapi perselisihan internal di pemerintah mengenai risiko kelebihan pasokan listrik dan skema take-or-pay dengan IPP menjadi tantangan besar bagi pelaksanaannya.

Menurut Mutya, terbaik untuk mengatasi kekhawatiran ini adalah melalui ulang kontrak dengan IPP, efisiensi biaya, serta penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien.

Indonesia harus bergerak cepat untuk mengimplementasikan power wheeling, mengingat negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia telah lebih dulu merasakan dari serupa. Vietnam telah menerapkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Langsung (DPPA) dan Malaysia memperkenalkan Skema Pasokan Terbarukan Perusahaan (CRESS), yang memberikan akses langsung ke listrik hijau bagi perusahaan korporat.

Perusahaan besar seperti Alibaba, AWS, dan bahkan sudah mulai mengeksplorasi peluang bisnis di Vietnam, sementara dan Oracle baru-baru ini mengumumkan investasi besar di Malaysia.