jakartainside.com –

– otoritas dan juga DPR sedikit lagi mengesahkan pembaharuan di Undang-Undang juga Transaksi Elektronik, termasuk beberapa pasal tindakan , pengakuan melawan kontrak elektronik, kemudian persoalan pelindungan pada dunia

Menteri dan juga Informatika menjelaskan bahwa Rapat Panja juga Rapat Tim Perumus (Timus) juga Tim Sinkronisasi (Timsin) sudah menyelesaikan pembahasan serta menyepakati pembaharuan 14 pasal yang mana sudah ada ada dan juga penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.

Beberapa poin pokok yang tersebut dihasilkan antara lain adalah inovasi norma meliputi alat bukti elektronik, sertifikasi elektronik, juga proses elektronik.

“Segel elektronik juga autentikasi situs web dan juga identitas . membutuhkan landasan hukum yang tersebut lebih lanjut komprehensif,” katanya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Perubahan lainnya adalah mengenai kewenangan penyidik pegawai negeri sipil pada hal penyidikan aksi pidana siber untuk memerintahkan dan juga apliaksi untuk memutus akses sementara terhadap akun , elektronik juga aset .

“Para pelaku aksi pidana menggunakan tabungan untuk menyimpan hasil kejahatan yang digunakan mereka itu lakukan. Para pelaku kejahatan juga membeli atau memperdagangkan aset di skema kejahatan mereka,” jelas .

Pemerintah juga berupaya memperbaiki permasalahan yang dimaksud memproduksi  multitafsir.

“Banyak pihak yang menganggap norma norma multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat,” katanya.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan inovasi daftar perbuatan yang digunakan dilarang di tempat pada  beserta ketentuan pidananya.


Sumber CNBC

by Jakarta Inside