Jakarta – Tim hukum Anies Baswedan kemudian Muhaimin Iskandar (Amin) menjelaskan beberapa bantahan timnya terhadap pernyataan para menteri di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Mahkamah Konstitusi alias MK.
Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, ada delapan pernyataan menteri yang tersebut dibantah oleh pasukan hukum dikarenakan dinilai tak sesuai dengan fakta di dalam lapangan. Pertama, keterang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mana mengatakan bahwa penyusunan juga penetapan APBN 2024 tidak ada dipengaruhi oleh capres-cawapres tertentu akibat sudah ada ditetapkan sangat jauh sebelum batas waktu pendaftaran.
Keterangan itu, menurut kelompok hukum tak sesuai lantaran Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk cawe-cawe di pemilihan raya 2024 pada 29 Mei 2023, terpencil sebelum APBN disahkan pada September 2023.
Kemudian, tanpa adanya usulan dari Kementerian Sosial, Presiden Jokowi memutuskan Perpanjangan Bantuan El Nino hingga Juni 2024. Tim hukum Amin memaparkan periode yang disebutkan bertepatan dengan Pilpres putaran kedua.
“Kesimpulan, Intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mengupayakan salah satu paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan juga tindakan nyata,” demikian tercatat pada dokumen itu, diambil Senin, 15 April 2024.
Kedua, keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy yang digunakan menyatakan kunjungan Presiden ke area mempertimbangkan area yang mana miskin juga berbagai terdapat Proyek Vital Nasional (PSN).
Faktanya, kata tim hukum, Presiden tak mengunjungi sejumlah area miskin ekstrim serta rentan pangan. “Hampir seluruh atau 98 dari 100 tempat dengan Skala kerentanan pangan terburuk tak dikunjungi Presiden,” tulis dokumen itu.
Tim hukum Amin juga mengemukakan Presiden mengonsentrasikan kunjungan ke Jawa Tengah yang mana direalisasikan sejumlah 16 kali. Padahal, jumlah agregat PSN ke Jawa Tengah hanya saja 10 persen dari total PSN.
Sementara Jawa Barat yang tersebut memiliki PSN terbanyak, yaitu beberapa 32 PSN, hanya sekali dikunjungi 2 kali. Dalam kunjungan yang disebutkan pula, Presiden tidaklah berkunjung ke posisi PSN.
“Keterangan Muhadjir yang dimaksud bukan sesuai fakta membuktikan bahwa kemiskinan juga PSN hanya saja dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah untuk pemenangan Paslon 02,” tulis mereka.
Ketiga, keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang digunakan mengatakan El Nino mengancam ketersediaan beras yang tersebut mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga jual beras dalam Thailand dan juga Vietnam.
Menurut tim, penurunan produksi beras nasional pada 2023 insignifikan atau hanya saja 0,6 jt ton dan juga relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang.
Berdasarkan data BPS, grup hukum mengklaim pemerintah sudah ada mengimpor beras 3,8 jt ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau sangat melebihi penurunan produksi beras. Namun, biaya beras justru mencapai biaya tertinggi sepanjang sejarah.
Produksi beras ke Vietnam juga tetap stabil lalu justru cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan nilai gabah pada Thailand meningkat lantaran mata uangnya menguat, bukanlah oleh sebab itu El Nino.
“Kesimpulan, fakta bahwa nilai tukar beras permanen meroket pada sedang impor yang tersebut begitu besar menunjukan penyalahgunaan stok beras bukanlah untuk stabilisasi tarif (operasi pasar, dll) tapi untuk bansos lalu kepentingan politik,” kata pasukan hukum Amin.
Artikel ini disadur dari Isi Bantahan Tim Hukum Anies Soal Keterangan Sri Mulyani, Airlangga, dan Muhadjir di MK
