Kabar Joko Widodo atau sudah menetapkan nama-nama yang akan segera mengisi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel ditepis pihak Istana.

Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana mengatakan, di menetapkan 9 anggota Pansel Dewas dan juga Capim , berpegang pada koridor peraturan perundang-undangan.

“Anggota Pansel yang tersebut akan dipilih adalah tokoh-tokoh yang baik, yang mana memiliki integritas, juga yang mana memiliki concern pada pemberantasan korupsi,” kata Ari pada keterangan yang dimaksud diterima pada Jumat, 17 Mei 2024.

membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan periode berikutnya. Masa jabatan pimpinan lalu Dewan Pengawas yang tersebut semula akan berakhir pada 20 Desember diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

Pansel bertugas menyeleksi para calon pimpinan , sebelum diserahkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tes uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test. Usai mengecek Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 14 Mei 2024, menyatakan pansel akan rampung pada Juni.

Namun, pada grup perpesanan belakangan muncul beberapa nama usulan anggota pansel untuk . Beberapa nama yang tersebut muncul adalah Rektor Institut Pertanian Arief Satria, Wakil Menteri Komunikasi lalu Informatika Nezar Patria, hingga Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ketika dikonfirmasi mengenai nama-nama yang disebutkan Istana Kepresidenan belum menjawab tambahan lanjut. Ari, di pernyataan yang tersebut diterima pada Jumat, menjelaskan, nama-nama akan calon Pansel masih di langkah-langkah penggodokan.

 Perhatian dari Tim Sipil

Rencana pembentukan pansel juga mendapat perhatian kritis dari banyak pihak. Misalnya, sembilan eks komisioner yang digunakan mengirimkan terhadap mengenai usulan kriteria pansel capim juga dewas komisi antirasuah. 

Kesembilan pemukim tersebut: Komisioner 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas, Komisioner 2007-2011 Mochamad Jasin, Plt Komisioner 2009 Achmad Santosa, Komisioner 2010-2014 Busyro Muqoddas, serta Komisioner 2011-2015 Adnan Pandu Praja. Kemudian, Komisioner 2011-2015 , Komisioner 2015-2019 Laode M Syarif, Komisioner 2015-2019 Basaria Panjaitan, juga Komisioner 2015-2019 Saut Situmorang.

Mereka memohon figur-figur panitia seleksi bukan diisi oleh orang-orang problematik. “Sebab hal itu akan berimbas pada serangkaian penjaringan serta dapat berujung pada terpilihnya Komisioner juga Dewan Pengawas bermasalah,” kata 9 eks Komisioner pada tersebut, Sabtu, 18 Mei 2024.

Dalam tersebut, mereka itu juga menyoroti situasi pemberantasan korupsi di yang digunakan kian mengkhawatirkan. Merujuk temuan Transparency International, skor Skala Persepsi Korupsi tahun mengalami stagnasi pada bilangan bulat 34.

Pengurus Pusat Muhammadiyah sebelumnya juga bersurat pada pada 13 Mei 2024. Muhammadiyah mengusulkan empat poin di pembentukan Pansel . Pertama, memposisikan keterwakilan kepentingan penduduk secara rasional-proporsional di di Pansel . Kedua, memverifikasi sikap pengharkatan berhadapan dengan prinsip keterbukaan, etika , lalu moralitas demokrasi. 

Ketiga, merespons positif berhadapan dengan penilaian dan juga masukan warga yang dimaksud dengan mengganti calon yang dimaksud dengan calon lain yang digunakan selektif. Keempat, Pansel Pimpinan 2024 adalah kesempatan emas untuk memulihkan citra serta membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana menyatakan Joko Widodo menghormati harapan lalu masukan dari seluruh elemen komunitas di pembentukan pansel Dewas kemudian Capim .

DANIEL A. FAJRI | EKA YUDHA SAPUTRA

Artikel ini disadur dari Istana: Jokowi Masih Godok Pansel KPK, Belum Putuskan Nama-nama Anggota