Paska berakhirnya status Ibukota Republik , nama terus menjadi perbincangan. Baik kalangan politisi, pejabat , sampai kelompok masyarakat ramai membahasnya. Wacana yang berkembang juga beragam dan menghadirkan banyak pandangan kekinian. Ada senator mengusulkan dipimpin orang Betawi. Sebagai penduduk asli, Orang Betawi berhak mendapatkan posisi baik maupun Wakil . Wacana ini muncul tentu saja berkaitan dengan momentum Kekhususan .

Ada pula wacana menjadikan sebagai Ibukota legislatif, dimana para legislator nanti berkantor di . Mereka terpisah dengan posisi lembaga pemerintahan lainnya yang berkantor di Ibukota yang berlokasi di Kalimantan Timur. Pandangan ini ingin memisahkan tiga unsur penting . Lembaga eksekutif dipusatkan di IKN, legislatif di , dan yudikatif di atau lokasi lainnya. Keinginan pemecahan fungsi lembaga kenegaraan dengan berbasis tertentu dianggap efektif dalam melaksanakan fungsi masing-masing lembaga. Muncul keinginan yang berpindah hanya satu elemen, yaitu pemerintahan eksekutif baik , Wakil dan para jajaran menteri sebagai pembantu .

Sebagai wacana, kita merasakan wajar saja muncul berbagai demikian. Persoalannya kemudian, apakah wacana itu sudah dikaji mengenai dampak baik buruk, pertimbangan akademisnya dari berbagai disiplin keilmuan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Pandangan putra misalnya, sah-sah saja dalam kehidupan di alam demokrasi. Tetapi persoalan kemudian, masihkah relevan mewacanakan prinsip kelokalan dalam sebagai yang multikulturalisme? Apakah tidak menjadi lebih baik jika kita mengusulkan bebas dipimpin suku manapun selama memenuhi standar kompetensi, integritas, dukungan politik dan masyarakat, serta memiliki rekam jejak yang baik? Bagaimanapun politik di era demokrasi selayaknya mengedepankan prinsip meritokrasi politik tanpa disekat wacana kesukuan, dimana terbuka pula kemungkinan suku Betawi dan suku lainnya yang memenuhi kelayakan di atas menjadi lima tahun ke depan.

Menyoal wacana pembagian fungsi kenegaraan berdasarkan demografi, kita layak bertanya apakah nantinya kerja kenegaraan tidak akan tersekat jarak saat dibutuhkan langsung antar lembaga ? Kita memang menyadari adanya fasilitasi teknologi yang mampu memecah kebuntuan ruang dan pertemuan. Tetapi saat pembahasan sebuah produk legislasi yang perlu mempertemukan unsur pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan perwakilan rakyat atau , sebagai unsur legislatif, apakah harus mengandalkan teknologi? Tinjauan lainnya, dalam perspektif kita bisa mempertimbangkan pandangan Ekawestri Prajwaliata Widiati Tata Fakultas (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Menurutnya pemisahan itu justru akan mempersulit koordinasi antar lembaga kenegaraan dalam memproduksi produk legislasi dan memperlemah eksistensi ibu sebagai ruang berputar segala aktivitas pemerintahan utama.

Sekarang di era belum ada keputusan yang legal – konstitusional, dinamika wacana menjadi sesuatu yang legal dan diwajarkan. Tetapi para politisi dan senator selayaknya mempertimbangkan banyak aspek dan membutuhkan kajian akademis mendalam. Jangan sampai wacana yang muncul hanya mempertimbangkan pertimbangan politik dan kepentingan kelompok. Sebab kondisi ini amat beresiko terhadap keberlangsungan sebagai khusus maupun IKN sebagai Ibukota . Selanjutnya, mari kita melihat sejauhmana keberpihakan senator, legislator, politisi, pejabat dan kelompok masyarakat lain dalam memandang kepentingan di masa mendatang. Kita berharap ada segar dan komperehensif dalam mempertimbangkan status dan di masa depan.