– Pembangunan Proyek Strategis () Pantai Indah Kapuk 2 () menghadapi ancaman serius akibat politisasi yang berkembang pasca-Pilpres . Direktur Eksekutif Bidang Politik dan Lembaga Kajian Indonesia (LKPI), M. Firman, menilai isu yang berkembang terkait , termasuk kasus “pagar laut”, dapat berdampak negatif pada dan penciptaan lapangan .

Firman mengungkapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik dua perusahaan , yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Intan Sentosa (CIS), berpotensi menghambat dan pertumbuhan .

“PT Intan Agung Makmur memiliki 243 SHGB dan PT Cahaya Intan Sentosa memiliki 20 SHGB. Jika pencabutan ini benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar bagi sektor properti dan ,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (1/2/).

Dampak Gagalnya

Jika proyek ini terganggu, Firman menyoroti beberapa dampak yang akan terjadi:

1. Terhambatnya Properti
merupakan proyek padat modal dan padat yang berkontribusi pada pertumbuhan di Banten dan . “Pembangunan properti seperti perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan properti komersial mendorong lapangan serta memacu sektor konstruksi,” jelasnya.


2. Pukulan bagi Sektor Terkait
Gagalnya proyek ini akan berdampak pada industri konstruksi, manufaktur material bangunan, dan sektor jasa. “Otomatis, lapangan yang seharusnya diciptakan akan hilang,” tambah Firman.


3. Pelemahan Penerimaan
dari sektor properti merupakan salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan . “Kalau proyek ini gagal, penerimaan juga menurun, yang akhirnya merugikan luas,” katanya.


Firman menilai polemik yang berkembang saat ini dipicu oleh polarisasi politik yang semakin tajam pasca-Pilpres . “Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan untuk kepentingan politik, padahal mereka sendiri pernah menjabat sebagai pejabat tetapi tidak memiliki prestasi selama menjabat,” katanya.

Ia juga mengaitkan isu ini dengan serangan terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden Rakabuming Raka.

“Politisasi ini sepertinya bagian dari strategi kelompok yang kalah di Pilpres untuk menciptakan instabilitas sosial dan , yang pada akhirnya bisa mengarah pada upaya menggulingkan Presiden ,” tandasnya.

Firman menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan tetap berjalan demi kepentingan dan kesejahteraan . “Jangan sampai kepentingan politik segelintir orang justru menghambat pembangunan dan merugikan rakyat,” pungkasnya.