“Penjabat area harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan , jika ingin bergabung ,”

Penajam Paser Utara –

Menteri Dalam Negeri atau Tito Karnavian menegaskan penjabat area harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti pemilihan () yang tersebut diselenggarakan pada 27 November 2024.

 

"Penjabat tempat harus mundur lima bulan sebelum penyelenggaraan , jika ingin mengambil bagian ," tegas Tito Karnavian pada rapat koordinasi melalui konferensi video (zoom meeting), Kamis.

 

Rapat koordinasi melalui konferensi video yang mana dilaksanakan itu dengan penjabat area seluruh , termasuk dihadiri oleh Penjabat (Pj) Pimpinan Penanam Paser Utara Makmur Marbun pada Provinsi Kalimantan Timur.

 

Penjaga tempat ditunjuk sebagai pengisi kekosongan pimpinan , jelas , bukan menggunakan jabatan untuk urusan praktis.

 

"Seluruh penjabat area harus bersikap netral pada penyelenggaraan ," tegasnya.

 

Netralitas penjabat area di diatur Nomor 10 Tahun 2016 tentang inovasi kedua berhadapan dengan Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan , Bupati, Walikota, menjadi yang digunakan ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.

 

Pada 7 ayat (2) huruf q, calon dan juga perwakilan , calon bupati serta perwakilan bupati, dan juga calon wali dan wakil wali harus memenuhi persyaratan.

 

Persyaratan itu disebutkan pada ayat (1). menurut , harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak ada berstatus sebagai penjabat , penjabat bupati dan juga penjabat wali .

 

Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk menjaga dari penjabat , penjabat bupati, juga penjabat wali mengundurkan diri untuk mencalonkan berubah menjadi , duta , bupati, delegasi bupati, wali atau perwakilan wali .

 

Rapat kerja diselenggarakan (Kemendagri) guna optimalisasi penjabat , penjabat bupati kemudian penjabat wali , menyangkut isu strategis yang digunakan menyangkut penyelenggaraan , juga tata kelola penyelenggaraan pemerintahan .

 

"Penjabat terancam sanksi yang maju terlibat bertarung pada ," ujar Tito Karnavian.

Artikel ini disadur dari Mendagri tegaskan penjabat kepala daerah ikut pilkada harus mundur