Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan dukungan pemerintah pada menegaskan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan 2024. Pernyataan yang dimaksud disampaikan oleh Mendagri pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang digunakan mendiskusikan Evaluasi Tahapan pemilihan raya Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Senin, 25 Maret 2024.
Tito menegaskan bahwa dukungan yang digunakan diberikan oleh pemerintah tak dimaksudkan untuk campur tangan di pelaksanaan pemilihan 2024. Namun, dukungan yang disebutkan diberikan sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada dapat bekerja secara mandiri mengingat kompleksitas Tanah Air sebagai negara yang mana besar.
Dukungan ini mencakup penyediaan data kependudukan seperti Angka Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) serta Informasi Penduduk Berpotensi Pemilih Pemilihan Umum (DP4). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan akses penuh terhadap data yang disebutkan terhadap KPU. Selain itu, Kemendagri bergerak pada kegiatan perekaman KTP elektronik untuk menjamin kelengkapan data yang tersebut optimal.
“Kemudian pada ketika penyelenggaraan kampanye kita juga memberikan dukungan, selain TNI, Polri, juga ada Linmas ke sana yang mana merupakan jejaring Pemda serta Satpol PP,” kata Tito pada informasi resminya, Senin.
Selain itu, Tito mengumumkan pemerintah turut membantu di percepatan distribusi logistik pilpres sesuai permintaan KPU, khususnya dalam daerah–daerah sulit terjangkau. “Ada yang tersebut bahkan memohonkan dukungan sebab kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu oleh Pemda–Pemda dan juga kami memohonkan untuk membantu semaksimal mungkin,” ujarnya.
Selain dukungan tersebut, pemerintah juga berupaya untuk melindungi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini antara lain diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, lalu Ketua Bawaslu RI yang mana menetapkan pedoman, pembinaan, lalu pengawasan netralitas pegawai negeri sipil di penyelenggaraan Pemilihan Umum juga Pemilihan pada 22 September 2022.
Lebih lanjut, Kemendagri juga telah lama menerbitkan Surat Edaran guna membantu penyelenggaraan pemilihan kemudian pemilihan gubernur Serentak Tahun 2024. Sebanyak 14 Surat Edaran telah terjadi dikeluarkan terhadap pemerintah wilayah (Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memberikan bantuan di penyelenggaraan Pemilihan Umum dan juga Pemilihan Kepala Daerah dalam tempat masing-masing.
Selain itu, Kemendagri terlibat di menjamin pemenuhan anggaran untuk Pemilihan Umum 2024. Tito menekankan pentingnya persetujuan anggaran yang mana rasional juga menyokong pihak terkait, diantaranya Presiden juga Menteri Keuangan, untuk mencapai hal tersebut.
“Kami menggalakkan terhadap Bapak Presiden, Menkeu, untuk tercapainya bilangan yang tersebut rasional.” ujar Tito.
Pada Hari Senin kemarin, Kemendagri hadir pada rapat bersatu Komisi II DPR yang mana mendiskusikan evaluasi pelaksanaan pemilihan 2024. Dalam rapat itu, hadir KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Agenda rapat yang dimaksud masih akan dilanjutkan pekan depan dengan jadwal mendengarkan tanggapan anggota komisi.
Artikel ini disadur dari Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pemilu 2024: Hanya Dukungan
