Pendayagunaan Aparatur serta Reformasi Birokrasi Abdullah memaparkan bahwa produk-produk pada negeri melalui e-katalog berubah menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.

"Terkait dengan produk-produk pada negeri sekarang kita jadikan item penilaian reformasi birokrasi, maka sekarang yang tersebut ada di dalam dengan segera in line dengan di Kementerian , jadi kita mampu lihat belanjanya. Begitu juga komoditas katalog juga seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya," kata Anas pada keterangannya pada , Kamis.

Hal itu disampaikan Abdullah Azwar Anas saat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa eksekutif () meluncurkan Katalog Elektronik V6 pada , Kamis.

Menurutnya, sebagai agent of change mempunyai peran di menggerakkan pengaplikasian Barang Dalam Negeri melalui regulasi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ia juga mengapresiasi kemudian jajaran berhadapan dengan dilakukannya peluncuran Katalog Elektronik V6.

Mantan itu memandang government procurement mengambil bagian menggalakkan pelayanan pemerintah semakin cepat lalu berdampak terhadap .

"Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari bagaimana kita memacu pelayanan lebih banyak berkualitas dikarenakan tambahan transparan, lebih tinggi cepat, lalu tentu lebih tinggi profesional," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, juga telah lama mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan teristimewa terkait pengadaan lalu jasa. juga mengajarkan terkait paradigma orientasi input ke orientasi outcome.

"LKPP juga mengajarkan terhadap kita bagaimana kita dari input oriented untuk outcome oriented, kita tidaklah lagi bagaimana proses yang tersebut panjang tapi bagaimana dampaknya,” tambah Anas.

Berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik, berperan menggerakkan pemanfaatan produk-produk pada negeri melalui regulasi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kekuatan wadah pengadaan.

Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB tematik yaitu percepatan prioritas aktual .

"Apa yang digunakan dikerjakan dengan ini in line dengan target Bapak , ini tidak kegiatan Men-, tetapi ini inisiatif Bapak , yang tersebut kami simplifikasi supaya lebih banyak berwujud dan juga terukur ke lapangan,” tuturnya.

Saat ini pemerintah sedang fokus pada percepatan fundamental serta keterpaduan layanan .

menyampaikan kesuksesan struktural berubah jadi tolok ukur kesuksesan LKPP karena telah terjadi bermetamorfosis menjadi salah satu instrumen utama .

Ia menuturkan fokus mengedepankan e-katalog pada pengadaan e-purchasing. Hal yang disebutkan relevan di pencapaian arahan terkait pengadaan yaitu pro-produk pada negeri, pro-UMKK, cepat efisien serta bebas daripada , kolusi lalu nepotisme (KKN).

Hendrar mengharapkan dengan dilakukannya pembaruan katalog elektronik yang disebutkan dapat berjalan lompatan kinerja pengadaan Indonesi yang digunakan lebih tinggi baik dan juga lebih besar besar lagi kedepannya.

"Besar harapan kami semuanya dengan diresmikan e-katalog versi 6.0 ini akan berlangsung lompatan kinerja pengadaan yang mana lebih besar baik lalu tambahan besar lagi kedepannya, baik dari sisi total tayang produk, oleh sebab itu sistemnya lebih tinggi responsif tidak ada membingungkan serta ringan diakses dari bervariasi jenis perangkat," ujar Hendrar.

Ia juga berharap dari sisi nilai proses juga dapat meningkat lantaran e-katalog versi 6.0 sudah ada dirancang end to end, dan juga memperluas penyelenggaraan e-katalog dengan ketahanan yang digunakan tambahan tangguh.

ini disadur dari Menteri PANRB: Belanja PDN jadi indikator reformasi birokrasi