JAKARTA – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengakses pendapat menanggapi netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024 yang dimaksud diperdebatkan di sidang Komite HAM pada Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Menurut Chico, hal yang disebutkan berubah menjadi cerminan citra Jokowi pada saat ini di dalam mata dunia.
“Ini bermetamorfosis menjadi cerminan citra Jokowi sekarang dalam mata dunia. Jokowi yang dimaksud bertahun-tahun dipuja puji sebagai pemimpin yang mana demokratis, sederhana, dan juga keluarganya yang digunakan tidak ada berpolitik hanya sekali jadi peniaga makanan, akhirnya sekarang dianggap terbalik dari citra yang digunakan dibangunnya,” kata Chico untuk SINDOnews, Hari Sabtu (16/3/2024).
Dia menambahkan, meskipun tak ada implikasi serius untuk sekarang dari singgungan yang disebutkan di dalam sidang Komite HAM, namun pada waktu ke depan bila indeks demokrasi Indonesi semakin menurun, akan memperlemah daya tawar Indonesia terkait HAM di forum forum PBB atau internasional lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi sorotan pada sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di dalam Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Jokowi di pencalonan Gibran Rakabuming Raka ke Pilpres 2024.
Dalam persidangan, para anggota komite HAM PBB akan mendiskusikan isu HAM terbaru di beberapa negara. Ndiaye ketika itu mempertanyakan terkait jaminan hak urusan politik untuk warga negara Indonesia (WNI) pada pemilihan 2024.
Dia bahkan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan Pilpres 2024. Sebab aturan kriteria usia partisipan pilpres diubah MK.
“Kampanye dijalankan pasca putusan di menit akhir yang digunakan mengubah persyaratan pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk mengambil bagian pada pencalonan,” ujar Ndiaye di sidang yang dimaksud ditayangkan pada website UN Web TV.
Dia juga mempertanyakan, tentang langkah apa yang mana harus diwujudkan agar pejabat negara tidaklah terlibat atau cawe-cawe di pesta demokrasi lima tahunan sekali dalam Indonesi itu. “Apa langkah-langkah yang digunakan diterapkan untuk menjamin pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tiada bisa saja memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu,” katanya.
Dia juga mempertanyakan, apakah pemerintah Indonesi telah lama menyelidiki dugaan intervensi pada pemilihan 2024. Namun yang digunakan disayangkan, perwakilan Nusantara di forum itu tidaklah menjawab pertanyaan Ndiaye. Delegasi Tanah Air justru menjawab pertanyaan lain.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan juga OCB Independen Roy Suryo sangat menyayangkan sikap delegasi Indonesia yang digunakan tak menjawab pertanyaan itu. Menurutnya, peluang itu mampu dijawab secara tegas agar meluruskan dinamika kebijakan pemerintah yang dimaksud ada di Indonesia.
“Sangat disayangkan, padahal sebenarnya peluang yang dimaksud dapat digunakan untuk menjawab bervariasi kabar miring tentang pemilihan 2024 pada Indonesia yang tersebut sarat dengan pelanggaran etika, moral bahkan kecurangan-kecurangan yang digunakan telah bersifat TSM dalam bervariasi sektor sekarang ini,” kata Roy di keterangannya.
Artikel ini disadur dari Netralitas Joko Widodo Dipertanyakan di Sidang PBB, Chico Hakim: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia
