jakartainside.com – – Penasehat hukum eks Kepala Makassar , Eddhi Sutarto, menyatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud diajukan oleh jaksa penuntut umum. Eddhi menyatakan ada materi yang dimaksud masih rancu dan juga perlu diluruskan.

“Kami akan mencoba untuk menjawab menghadapi nama terdakwa, untuk melakukan eksepsi. Pada intinya kan susunan daripada dakwaan kan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 12b, padahal kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dimaksud sebetulnya tak masuk pada kategori pada situ,” kata Eddhi pada waktu ditemui usai sidang dakwaan di area Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) pada Pengadilan Negeri DKI Pusat pada Rabu, 22 November

Meskipun demikian, Eddhi tak menjelaskan bagian mana dari dakwaan jaksa yang mana tidaklah jelas. 

“Intinya tidak ada jelas, kami akan mencoba nanti di kesempatan satu seminggu ke depan mengajukan beberapa penyampaian eksepsi. Yang dinilai tidak () ya, yang digunakan akan menjadi materi yang mana perlu mendapat kejelasan adalah sumber daripada keuangan perbuatan yang tersebut dilakukan,” kata Eddhi.

Ia juga mengungkapkan jikalau yang didapatkan oleh itu dinikmati sendiri oleh kliennya. Dia membantah jikalau yang dimaksud juga dinikmati rekan-rekan Andi seperti dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan ().

“Penerimaan tidak ada ada keterlibatan atasan lalu rekan lainnya, untuk diri sendiri ya, yang mana tadi sudah ada disusun secara runtut secara resmi, sehingga dapat dihitung juga jumlahnya. Tapi kita akan memberikan semacam penjelasan menghadapi sesuatu yang tersebut belum sampai detil sebelum sampai jelas,” kata Eddhi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Dakwaan terhadap

Sebelumnya, jaksa mendakwa menerima sebesar Mata 50,286 miliar plus 264 ribu (sekitar Mata 3,8 miliar) serta 409 ribu Singapura (Rp 4,886 miliar).  

“Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun , telah lama menerima ,” kata Jaksa , Joko Hermawan pada sidang hari ini. 

Andhi Purnomo dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari dakwaan tersebut, Hakim Ketua Djuyamto menyerahkan untuk terdakwa lalu Penasihat Hukum untuk melakukan ekspesi satu pekan dari putusan dakwaan.

“Saya kasih waktu satu pekan. Nanti kita bertemu lagi pada sidang berikutnya 29 November ,” kata Djuyamto.

Andhi Purnomo merupakan salah satu pejabat yang dimaksud terjerat persoalan hukum dikarenakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang mana ia serahkan dinilai janggal. Selain itu, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan () juga menilai sejumlah proses janggal di tabungan Andhi.

Sumber Tempo

by Jakarta Inside