Jakarta – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memprediksi putusan para () di sidang perselisihan hasil pemilihan umum () atau sengketa pilpres tak akan sejumlah mengubah kondisi ketika ini. 

Menurut dia, belum ada sejarahnya putusan membatalkan hasil pemilu, memerintahkan pilpres ulang, atau mendiskualifikasi calon dalam pilpres. 

“(Hal tersebut) tak pernah terbentuk di pilpres kita. Jadi rasa-rasanya sengketa hasil pilpres di dalam tak akan sejumlah mengubah apapun,” ujar Adi ketika dihubungi, Ahad, 14 2024. 

Saat ini, kata Adi, umum mengawasi putusan tak sanggup dilepaskan dari aspek politis, teristimewa kaitannya dengan putusan Nomor 90/PUU-XXI/ tentang persyaratan minimal usia capres-cawapres. “Wajar jikalau sengketa hasil pemilihan umum dalam pada waktu juga dikaitkan dengan unsur politik,” tuturnya. 

Tapi, setelahnya ketua diganti, pengamat kebijakan pemerintah itu mengklaim kepercayaan ke mulai bangkit kembali. “Banyak putusan yang diapresiasi publik. Misalnya tentang ambang batas yang diturunkan, diantaranya penghapusan pasal karet terkait pencemaran nama baik,” ucapnya. 

Karena itu, berharap putusan yang digunakan dikeluarkan terkait sengketa hasil harus objektif dan juga memenuhi rasa keadilan hukum. “Kuncinya objektif lalu integritas demi menyelamatkan demokrasi,” kata dia.

Diketahui, telah terjadi menyelesaikan sidang pemeriksaan pada perkara atau sengketa pada Jumat, 5 2024. Sebelum membacakan putusannya pada Senin, 22 nanti, akan mengadakan rapat permusyawaratan (RPH) formal besok, Selasa, 16 2024. 

Sementara untuk pada waktu ini, para konstitusi berada dalam melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap hasil persidangan yang digunakan telah terjadi diselenggarakan sejak 27 Maret hingga 5 itu.

Pada sidang terakhir, menghadirkan empat sebagai saksi terkait tuduhan politisasi pada perselisihan . yang dimaksud hadir yakni Menkeu Sri Mulyani, Muhadjir Effendy, Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Mensos Rismaharini.

Sengketa melibatkan dua pemohon, yaitu 01 -Muhaimin Iskandar sebagai pemohon pertama juga 03 -Mahfud MD sebagai pemohon kedua. Kedua kubu mengajukan gugatan yang serupa, yaitu mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2, , lalu meminta-minta penyelenggaraan ulang Pilpres tanpa pasangan tersebut.

Adanya dugaan politisasi merupakan salah satu poin utama di gugatan perselisihan Pilpres yang tersebut diajukan oleh pasangan serta Ganjar-Mahfud ke . Gugatan yang disebutkan yakni nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang mana diajukan oleh kubu 01 , juga nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang digunakan diajukan oleh kubu 03, Ganjar-Mahfud.

ADINDA JASMINE | AMELIA RAHIMA

Artikel ini disadur dari Pengamat Sebut Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Tak akan Mengubah Kemenangan Prabowo-Gibran