DKI – Beberapa kejadian kebijakan pemerintah kemarin (25/3) berubah menjadi sorotan, dalam antaranya terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum () sampai dukungan PDI Perjuangan mendampingi untuk lolos di dalam pemilihan raya 2024.

Berikut beberapa berita kebijakan pemerintah rangkuman ANTARA yang menyita perhatian kembali dibaca.

1. PDIP berikan dukungan untuk untuk mampu lolos parlemen

PDI Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan untuk Partai Pembangunan () untuk mampu lolos ke parlemen.

Sekretaris Jenderal PDIP mengungkapkan bahwa dirinya sudah ada bertemu dengan politisi Achmad Baidowi pada Hari Sabtu pagi lalu. Dia mengemukakan komitmen PDIP yang sejak awal membantu hingga pada ini.

Selengkapnya baca di sini.

2. Prabowo usul diubah jadi paguyuban Pergerakan Nasional

Calon RI mengusulkan nama Tim Kampanye Nasional () bermetamorfosis menjadi paguyuban Pergerakan Nasional lantaran bukan ingin pendukungnya itu bubar usai masa kampanye Pemilihan Umum 2024 berakhir.

Prabowo mengutarakan hal itu dalam hadapan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, Tim Kampanye Nasional (), tokoh nasional, para ketua tim kampanye area (TKD), dan juga sukarelawan Prabowo- pada jadwal silaturahmi kemudian mengakses sama-sama pada Kuningan, , Senin.

Selengkapnya baca pada sini.

3. Hasto sebut Megawati tak hambatan bertemu Prabowo

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan memaparkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak ada permasalahan untuk bertemu Ketua Umum Partai seusai diumumkannya tindakan .

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media mengenai potensi Megawati bertemu dengan Prabowo pasca-hiruk pikuk pemilihan 2024.

Selengkapnya baca di sini.

4. : 240 langgar pada pemilihan 2024

Dalam Negeri () Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada 240 aparatur sipil () yang terbukti melakukan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan raya 2024.

"Ada 240 terbukti melanggar lalu dijatuhi sanksi, kemudian 180 telah terjadi ditindaklanjuti oleh PPK (Pejabat Pencipta Komitmen) dengan penjatuhan sanksi," kata Tito yang hadir mewakili pemerintah pada rapat (raker) bersatu Komisi II dan juga pelaksana pilpres ke Gedung , , Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. PDI Perjuangan ajukan 13 gugatan hasil 2024 ke

PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum () ke () untuk 2024.

Anggota Badan Bantuan Hukum kemudian Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih menyebutkan ada 13 gugatan untuk 13 provinsi yang digunakan dilayangkan ke .

Selengkapnya baca dalam sini.

ini disadur dari Politik Kemarin, gugatan PHPU sampai dukungan untuk PPP