DKI Jakarta – Beberapa kejadian kebijakan pemerintah kemarin (25/3) berubah menjadi sorotan, dalam antaranya terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sampai dukungan PDI Perjuangan mendampingi PPP untuk lolos ambang batas parlemen di dalam pemilihan raya 2024.
Berikut beberapa berita kebijakan pemerintah rangkuman ANTARA yang menyita perhatian kembali dibaca.
1. PDIP berikan dukungan untuk PPP untuk mampu lolos parlemen
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mampu lolos ke parlemen.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah ada bertemu dengan politisi PPP Achmad Baidowi pada Hari Sabtu pagi lalu. Dia mengemukakan komitmen PDIP yang sejak awal membantu PPP hingga pada waktu ini.
Selengkapnya baca di sini.
2. Prabowo usul TKN diubah jadi paguyuban Pergerakan Solidaritas Nasional
Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan inovasi nama Tim Kampanye Nasional (TKN) bermetamorfosis menjadi paguyuban Pergerakan Solidaritas Nasional lantaran bukan ingin jaringan pendukungnya itu bubar usai masa kampanye Pemilihan Umum 2024 berakhir.
Prabowo mengutarakan hal itu dalam hadapan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, Tim Kampanye Nasional (TKN), tokoh nasional, para ketua tim kampanye area (TKD), dan juga sukarelawan Prabowo–Gibran pada waktu jadwal silaturahmi kemudian mengakses sama-sama pada Kuningan, Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca pada sini.
3. Hasto sebut Megawati tak hambatan bertemu Prabowo
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memaparkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak ada permasalahan untuk bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai diumumkannya tindakan Mahkamah Konstitusi.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media mengenai potensi Megawati bertemu dengan Prabowo pasca-hiruk pikuk pemilihan 2024.
Selengkapnya baca di sini.
4. Mendagri: 240 ASN langgar netralitas pada pemilihan 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada 240 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas pada pelaksanaan pemilihan raya 2024.
"Ada 240 ASN terbukti melanggar lalu dijatuhi sanksi, kemudian 180 ASN telah terjadi ditindaklanjuti oleh PPK (Pejabat Pencipta Komitmen) dengan penjatuhan sanksi," kata Tito yang hadir mewakili pemerintah pada waktu rapat kerja (raker) bersatu Komisi II DPR RI dan juga pelaksana pilpres ke Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca di sini.
5. PDI Perjuangan ajukan 13 gugatan hasil Pileg 2024 ke MK
PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pileg 2024.
Anggota Badan Bantuan Hukum kemudian Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih menyebutkan ada 13 gugatan untuk 13 provinsi yang digunakan dilayangkan ke MK.
Selengkapnya baca dalam sini.
Artikel ini disadur dari Politik Kemarin, gugatan PHPU sampai dukungan untuk PPP
