JakartaInsideCom– Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyoroti sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang dianggap tidak konsisten.
Haidar menilai, partai berlambang banteng tersebut berada dalam posisi ambigu antara menjadi oposisi atau bagian dari koalisi.
“Kalau mau di luar (pemerintahan), harus totalitas di luar. Jangan ngomongnya oposisi tapi sikapnya seperti koalisi,” ujar Haidar Alwi pada Selasa (17/12/2024).
Ia menambahkan, ketidakjelasan sikap ini berpotensi mengganggu mekanisme checks and balances yang seharusnya dijalankan oleh partai oposisi.
Sebagai satu-satunya partai yang memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP diharapkan menjadi pengawas atas jalannya kekuasaan.
Namun, menurut Haidar, yang terjadi justru sebaliknya. “Bukannya mengawasi rezim yang sedang berkuasa, PDIP malah sibuk mengawasi Jokowi, keluarganya, serta orang-orang dekatnya seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” katanya.
Haidar juga menyinggung keberadaan sejumlah kader PDIP yang masih menduduki posisi strategis di komisaris induk, anak, dan cucu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menilai hal tersebut tidak mencerminkan posisi oposisi yang ideal.
“Harus jelas, tegas, dan totalitas. Termasuk menarik semua kader atau simpatisan PDIP yang masih bercokol di posisi komisaris. Ngga etis,” tegas Haidar Alwi.
Haidar mengingatkan PDIP untuk menyelaraskan pernyataan politik dengan tindakan di lapangan agar tidak menimbulkan persepsi ambigu di mata publik.