– Hasil survei Timur Barat Research Center (TBRC) menunjukkan bahwa mayoritas dan mendukung kelanjutan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (). Sebanyak 88,8% responden menyatakan setuju dengan proyek tersebut, sementara 5,1% tidak setuju dan 6,3% tidak menjawab.

Direktur Riset TBRC, Renvinno, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (3/2/), menyebutkan bahwa survei ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan terhadap , serta menilai dampak sosial, , dan ekonomi proyek tersebut.

Survei dilakukan pada 18-25 Januari dengan tatap muka dan wawancara langsung terhadap 1.680 responden yang dipilih secara acak di dan .

Dari jumlah tersebut, 1.428 orang (85%) dapat diwawancarai secara valid. Margin of error survei ini sebesar 2,59% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Survei juga menyoroti pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dianggap berdampak buruk pada investasi.

74,1% responden menilai pencabutan SHGB mencoreng citra investasi di dan .

17,1% menilai tidak berdampak, sementara 8,8% tidak memberikan penilaian.

Terkait isu sebagai bagian dari kepentingan oligarki dan asing:

78,6% responden menolak anggapan tersebut, menilai bahwa penguasaan ekonomi lebih banyak terjadi di sektor pertambangan yang dikelola asing.

10,2% menganggap merupakan bagian dari kepentingan oligarki dan asing, sementara 11,2% tidak memberikan penilaian.

Pandangan Soal Pagar Laut dan Dampak Ekonomi

pencabutan SHGB akibat pagar laut juga dianggap sebagai keputusan yang tidak transparan:

83,7% responden menilai keputusan pemerintah terburu-buru.

5,6% menganggap pencabutan SHGB sudah tepat, sedangkan 10,7% tidak menjawab.

Jika proyek ini terhambat, memperkirakan dampak ekonomi yang signifikan:

82,8% meyakini akan terjadi perlambatan ekonomi di dan .

84,6% menilai akan ada peningkatan .

88,8% memperkirakan berkurangnya pendapatan daerah dan .


Survei TBRC juga sejalan dengan pernyataan Kiai Hasan Basri, seorang dan warga Pakuhaji, . Ia menegaskan bahwa proyek sangat penting bagi pesisir utara karena membuka lapangan bagi ribuan warga.

“Setiap pagi saya melihat ribuan orang dari Tegal Alur hingga Tanjung Pasir menggantungkan hidupnya di . Jika dihentikan, dampaknya akan sangat buruk,” ujar Kiai Hasan Basri.

Ia juga mempertanyakan apakah pihak yang mendukung penghentian proyek siap menyediakan lapangan pengganti. Selain itu, ia menilai bahwa abrasi di pesisir utara bukan hal baru dan tidak pernah dinyatakan sebagai bencana oleh pemerintah.


TBRC menyarankan agar pemerintah lebih bijak dan transparan dalam menangani proyek ini agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di dan .

Subianto harus memastikan yang berpihak pada rakyat dan penciptaan lapangan baru di proyek ,” tegas Renvinno.

Ia juga mengingatkan bahwa target sebesar 8% bisa terdampak jika proyek ini tidak ditangani dengan baik, yang dapat mengurangi kepercayaan investor.