Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menerbitkan guna membebaskan bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (-P2) untuk dengan nilai di bawah Rp 2 miliar.

ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur yang berhak mendapatkan pembebasan -P2.

Menurut informasi dari laman Bapenda pada Jumat (21/6/2024), 3 Ayat 1 dalam Pergub tersebut menyatakan bahwa gubernur memberikan pembebasan penuh, yaitu 100%, dari -P2 yang terutang untuk tahun 2024.

3 Ayat 2 menjelaskan lebih lanjut bahwa pembebasan ini berlaku untuk dengan Nilai Jual Objek (NJOP) hingga Rp 2 miliar, yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pribadi yang telah melengkapi data dengan NIK pada sistem informasi manajemen .

Selain itu, 3 Ayat 3 menyebutkan bahwa pembebasan ini hanya berlaku untuk satu objek -P2 per wajib .

3 Ayat 4 menyatakan bahwa jika wajib memiliki lebih dari satu objek -P2, pembebasan diberikan untuk objek dengan NJOP terbesar sesuai data pada sistem perpajakan per 1 Januari 2024.

4 menjelaskan bahwa jika wajib tidak memenuhi yang tercantum dalam 3 Ayat 2 huruf b, mereka masih dapat mengajukan pembebasan penuh sebesar 100% dengan memperbarui data NIK.

Berdasarkan Pergub ini, wajib dapat memperbarui data NIK mereka di SIM Bumi dan Bangunan melalui pajakonline.jakarta.go.id dengan syarat:

1. NIK yang dimasukkan harus sesuai dengan nama yang tertera pada SPPT -P2.

2. Server data terhubung dengan server data kependudukan untuk verifikasi NIK.

3. NIK harus valid, yakni terdaftar pada server data kependudukan dan pemiliknya masih hidup.

4. Jika nama wajib pada SPPT -P2 sudah meninggal , perlu dilakukan permohonan mutasi atau balik nama -P2.

Badan Pendapatan Provinsi DKI , Lusiana Herawati menyampaikan bahwa pemutakhiran data NIK ini dilakukan bukan untuk mempersulit wajib , namun diperlukan agar insentif yang diberikan tepat sasaran.

Sehingga, bagi orang yang memiliki kedua dan seterusnya tidak akan mendapatkan insentif pembebasan 100 persen tersebut karena hanya diberikan untuk 1 (satu) objek pajak saja.

ini menunjukkan komitmen yang berpihak kepada masyarakat bawah. Namun demikian objek pajak yang tidak mendapatkan pembebasan 100 persen tetap mendapatkan insentif berupa pembebasan 50 persen secara otomatis,” ujar Lusiana, Kamis (20/6) dikutip BeritaJakarta.

Ia mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan pemberian insentif pembebasan -P2 Tahun 2024 ini dengan melakukan pemutakhiran data secara melalui https://pajakonline.jakarta.go.id.

“Mari bersama-sama membangun yang lebih baik dengan taat pajak,” tandasnya.