JakartaInsideCom – Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, kembali menjadi sorotan setelah kritik tajam dilayangkan oleh sejumlah aktivis dan akademisi terkait kinerjanya. Kritik ini mencuat akibat buruknya layanan publik dan dugaan penyelewengan anggaran yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023.
Meskipun beberapa program telah diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, masyarakat mengeluhkan berbagai kendala yang masih dirasakan sehari-hari.
“Kami menerima banyak keluhan terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang belum mampu memenuhi harapan warga,” ujar Awi Eziary, S.E., S.H., M.M., tokoh pemuda sekaligus akademisi, Senin (18/11/2024).
Awi juga menyoroti dugaan penyelewengan anggaran yang tercantum dalam LHP BPK RI 2023. Temuan tersebut mengungkap ketidaksesuaian penggunaan dana dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat suku dinas (Sudin) dan kecamatan, yang dianggap berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
“Kita butuh langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Jangan ada lagi yang ditutupi,” tegas Awi.
Ia menambahkan bahwa kejanggalan anggaran yang ditemukan di beberapa suku dinas dan kecamatan telah didokumentasikan dengan lengkap. “Pemkot harus terbuka terhadap temuan ini, jangan ada upaya menutupi,” katanya.
Ketika dimintai konfirmasi, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyarankan agar pertanyaan seputar isu tersebut diajukan kepada Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat, Indra Patrianto.
“Bang, bisa hubungi Pak Seko, biar beliau yang menjelaskan. Beliau yang menangani hal itu,” ujar Uus singkat, Senin (18/11).
Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Indra Patrianto hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan mengatur waktu untuk memberikan keterangan lebih lanjut. “Siap, kita cari waktu untuk bertemu,” kata Indra kepada wartawan.
