JakartaInsideCom– Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menjadi sorotan jelang Muktamar VI PBB yang digelar pada 13-15 Januari 2025 di Bali. Yusril diduga memanfaatkan posisinya sebagai pejabat pemerintah untuk mendukung keponakannya, Gugum Ridho Putra, dalam pencalonan Ketua Umum PBB periode 2025-2030.
Dugaan ini mencuat setelah munculnya sejumlah baliho dan spanduk yang mendukung Gugum di sekitar lokasi muktamar.
Pesan dalam atribut tersebut menyoroti regenerasi kepemimpinan di tubuh partai.
Beberapa warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatiran atas potensi campur tangan dalam proses pemilihan internal partai.
Tindakan Yusril juga dianggap kontroversial mengingat posisinya sebagai penasihat hukum pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan sebagai Menteri Koordinasi Kumham Imipas RI.
Para pengamat politik menilai dukungan terhadap Gugum ini dapat memperkuat kesan bahwa Yusril memanfaatkan pengaruhnya untuk mendukung keluarga dalam mengendalikan PBB.
Hingga saat ini, Yusril belum memberikan tanggapan resmi. Namun, sejumlah pendukungnya membela langkah ini sebagai bagian dari upaya regenerasi yang telah lama didorong Yusril untuk memperkuat partai.
Muktamar VI PBB kali ini diwarnai persaingan ketat antara Gugum dan Afriansyah Noor, mantan Sekretaris Jenderal PBB. Afriansyah, yang telah berkiprah di PBB selama 24 tahun, mendapat dukungan dari beberapa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seperti NTB, Banten, dan Bengkulu.
Afriansyah menekankan pentingnya proses pemilihan yang transparan. “Kami ingin memastikan bahwa partai ini tetap menjadi milik seluruh kader, bukan dimonopoli oleh keluarga atau golongan tertentu,” ujarnya.
Muktamar ini menjadi momentum penting bagi masa depan PBB, terutama menjelang persiapan menghadapi Pemilu 2029. Publik kini menantikan apakah isu nepotisme yang mencuat akan memengaruhi hasil pemilihan Ketua Umum.