JakartaInsideCom – Belakangan ini banyak Warganet di Instagram, X maupun TikTok yang menyudutkan Presiden Prabowo Subianto & Mindra karna tidak bisa menangani kasus Korupsi Harvey Moeis. Padahal itu bukan ranah mereka untuk mengurusi kasus Yudikatif, maka dari itu ayo kita Belajar kembali Struktur Negara Indonesia agar kita pintar dan tidak asal berbicara. Apa saja struktur tersebut?
Eksekutif Cabang eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri yang membentuk kabinet. Fungsi utama dari cabang eksekutif adalah untuk menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif, mengelola urusan pemerintahan sehari-hari, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan negara. Presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang.
Legislatif Cabang legislatif di Indonesia terdiri dari dua badan utama: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR adalah badan legislatif utama yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta menyetujui anggaran negara. DPD, di sisi lain, mewakili kepentingan daerah dan memberikan masukan serta saran kepada DPR mengenai isu-isu yang berkaitan dengan daerah. Fungsi utama dari cabang legislatif adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat dapat mencerminkan kehendak rakyat dan kepentingan nasional.
Yudikatif Cabang yudikatif di Indonesia bertugas menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Cabang ini terdiri dari berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang mengawasi pelaksanaan hukum di seluruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan konstitusi, sedangkan Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim dan memastikan integritas sistem peradilan. Fungsi utama dari cabang yudikatif adalah untuk menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
Hubungan Antar Cabang Pemerintahan Ketiga cabang pemerintahan ini bekerja secara independen namun saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Sistem ini dikenal dengan istilah checks and balances, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang pemerintahan. Melalui mekanisme ini, diharapkan bahwa pemerintah dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional.
Dengan memahami struktur dan fungsi dari masing-masing cabang pemerintahan di Indonesia, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam menjalankan negara ini. Selain itu, kesadaran akan pentingnya checks and balances dalam sistem pemerintahan dapat membantu kita untuk terus mengawal dan memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
