ASPEK Indonesia Kecam Direksi BUMN Perum PNRI atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan

JakartaInsideCom– Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengecam Direksi BUMN Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang mencakup pembayaran upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), pemotongan gaji sepihak, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa perundingan.

Presiden ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi, dalam keterangan tertulisnya kepada media, menyoroti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Perum PNRI mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa sebagai perusahaan milik negara, PNRI seharusnya menjadi contoh dalam pemenuhan hak pekerja, bukan justru melakukan pelanggaran yang mencederai aturan hukum.

Berdasarkan laporan dari Serikat Karyawan PNRI (SEKAR PNRI) dan diskusi dengan Tim Hukum ASPEK Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi sejak tahun 2022, antara lain:

1. Upah di Bawah UMP DKI Jakarta
Sejumlah karyawan PNRI diduga menerima upah di bawah ketentuan UMP DKI Jakarta sejak tahun 2022.

2. Pemotongan Gaji Sepihak
Perusahaan melakukan pemotongan gaji tanpa persetujuan karyawan pada tahun 2022. Hingga saat ini, cicilan pembayaran atas kekurangan gaji tersebut belum dilunasi.

3. PHK Sepihak dengan Pesangon Minim
PNRI diduga melakukan PHK sepihak tanpa perundingan dengan SEKAR PNRI. Lebih lanjut, kompensasi PHK yang ditawarkan hanya sebesar 0,5 kali pesangon, tanpa kejelasan waktu pembayaran.


Rusdi menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak pekerja dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ia juga mengkritik PNRI karena tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, ketentuan pesangon dalam aturan tersebut menetapkan bahwa pekerja harus menerima minimal satu kali perhitungan pesangon, bukan di bawah itu.


ASPEK Indonesia dan SEKAR PNRI mendesak pemerintah, khususnya Presiden RI melalui Kementerian BUMN, untuk segera mengambil tindakan terhadap Direksi PNRI, terutama Direktur Utama Bernadus Sigit Yanuar Gunarto. Mereka menuntut agar:

1. PHK terhadap karyawan dibatalkan dan mereka dipekerjakan kembali pada posisi semula hingga usia pensiun.

2. Upah selama proses penyelesaian perselisihan dibayarkan penuh hingga adanya putusan tetap.

3. Kekurangan upah dari Januari–April 2022 segera dibayarkan.

4. Kekurangan upah sejak 2022 hingga 2025 disertai denda dan ganti rugi diberikan kepada karyawan.

ASPEK Indonesia menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak hanya merugikan pekerja tetapi juga mencoreng nama baik BUMN sebagai institusi negara yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan.