- Meningkatkan Partisipasi Publik: Dengan akses informasi yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran. Ini menciptakan budaya partisipatif yang mendukung transparansi.
- Memperkuat Sistem Pengawasan Internal: E-budgeting memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan internal yang lebih baik. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini jika terjadi penyimpangan atau anomali dalam penggunaan anggaran.
- Mendukung Reformasi Birokrasi: Penerapan e-budgeting sejalan dengan upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara serius.
Kesimpulan
Penerapan e-budgeting memiliki dampak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, e-budgeting membantu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.
Selain itu, sistem ini juga mendorong partisipasi publik dan memperkuat pengawasan internal di instansi pemerintah.
Oleh karena itu, dukungan terhadap penerapan e-budgeting harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara efektif dan berkelanjutan.
