JakartaInsideCom – Dalam rangka menyambut kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Relawan Militan Prabowo, Jalih Pitoeng berencana akan temui menteri BUMN Erick Thohir untuk meminta agar bersih-bersih kementerian sekaligus memecat oknum-oknum direksi BUMN yang terindikasi kuat melakukan korupsi.
Ketua FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi), Jalih Pitoeng membenarkan rencana tersebut.
“Insya Allah kita akan menemui beliau” kata Ketua Formasi, Jalih Pitoeng kepada wartawan pada Jum’at, (30/08/2024).
“Ada sinyalemen kuat bahwa salah satu direksi BUMN melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu saya akan menghadap pak Erick untuk menyampaikan secara langsung tentang dugaan kuat adanya korupsi ditubuh perusahaan milik negara tersebut” ungkap Jalih Pitoeng.
Ditanya siapa oknum Direksi yang akan dilaporkan, aktivis Betawi yang memahami dan memiliki latar belakang ekonomi, akuntansi dan keuangan serta dunia perbankan ini tidak mau menyebut nama.
“Tunggu aje nanti ntar juga ente pasti tau” jawab Jalih Pitoeng dengan dialek Betawinya.
Menurut Jalih Pitoeng yang juga Ketua Presidium Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) menjelaskan amanat reformasi yang paling santer digaungkan saat itu adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu adalah amanat reformasi yang paling digaungkan sehingga telah dituangkan dalam Tap MPR nomor 11 pada pasal 13 tahun 1999 untuk memenuhi tuntutan reformasi kala itu,” Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Oleh karena itu Korupsi harus diberantas dan Koruptor tidak boleh hidup dinegeri ini,” tegas Jalih Pitoeng.
Sosok Aktivis Betawi yang dikenal sangat kritis dan berani inipun mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingat saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kecenderungan ada pelemahan institusi anti rasuah KPK.
Jalih Pitoeng, yang diketahui sempat ditangkap dan dipenjara pasca memimpin aksi besar-besaran dalam menolak kecurangan pemilu Pilpres tahun 2019 dan Penolakan revisi UU KPK pada Jumat 20 September 2019 di gedung DPR MPR ini berharap pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak ada lagi ruang bagi para Koruptor.
“Kita tidak ingin para Koruptor berlenggang bebas menikmati potongan hukuman dan menikmati hasil perampokan uang negara dan milik Rakyat” ucap Jalih Pitoeng.
“Apalagi saat ini para mantan terpidana korupsi justru banyak yang menggunakan hasil korupsinya untuk melakukan money politik, Baik sebagai caleg maupun pimpinan daerah sebagai cabup, cawalkot hingga cagub dibeberapa daerah,” tegas Jalih Pitoeng.
Sebagai salah satu inisiator Persaudaraan Tapol dan Napol di era kepemimpinan Jokowi ini juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga negara untuk bertaubat agar tidak lagi melakukan korupsi.
“Maka dengan tegas Saya minta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga negara untuk tidak segan-segan memecat, Tangkap dan Miskinkan Koruptor,” pinta Jalih Pitoeng tegas.
“Jika tidak, bisa jadi dirinyalah dianggap terlibat dan melindungi bawahannya” imbuhnya.
“Saya akan temui Pak Menteri untuk lakukan itu, Jika tidak Saya akan menghadap Kajagung demi penghentian kejahatan korupsi terhadap perampokan uang milik Rakyat yang akan menghancurkan negeri ini. Karena korupsi merupakan sebuah kejahatan maha dahsyat yang dapat menghancurkan bangsa ini, Baik secara moral maupun finansial sekaligus menghambat pembangunan sebuah bangsa yang sangat kita cintai Indonesia,” tegas Jalih.
