GEMAH Desak Mabes Polri Periksa PT Lumbung Kencana Sakti atas Dugaan Penunggangi Demo Warga Kapuk Muara

JakartaInsideCom– Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) meminta Mabes Polri untuk memeriksa PT Lumbung Kencana Sakti atas dugaan menunggangi aksi unjuk rasa warga Kapuk Muara, Jakarta Utara, yang menuntut pembukaan jalan akses ke Pantai Indah Kapuk (PIK).

Ketua GEMAH, Badrun Atnangar, menyampaikan bahwa aksi tersebut tidak murni berasal dari aspirasi warga, melainkan ada kepentingan perusahaan di baliknya.

Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh ini menuntut PT Mandara Permai (PIK) membuka pagar keliling di dekat Long Beach PIK, tepatnya di Jalan ROW 47. Namun, menurut Badrun, permintaan tersebut diduga bukan untuk kepentingan warga Kapuk Muara, melainkan untuk kepentingan PT Lumbung Kencana Sakti, yang proyeknya bersebelahan dengan kawasan PIK.

“Selama ini warga Kapuk Muara sudah memiliki akses menuju PIK melalui Bundaran Indorent (underpass ramp off Pluit). Kami menyesalkan berita hoaks yang menyebutkan bahwa jalan akses warga Kapuk Muara ditutup oleh PIK. Berita itu tidak benar,” tegas Badrun, Selasa (18/2).

Ia menjelaskan bahwa PT Mandara Permai menolak membuka akses ROW 47 jika hanya sebagian jalan yang dibuka, yang hanya tersambung dengan lahan milik PT Lumbung Kencana Sakti.

Menurutnya, jalan tersebut seharusnya terhubung secara menyeluruh hingga ke Jalan Panjang, sebagaimana rencana trase awal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Badrun juga menyoroti dugaan pelanggaran lain yang dilakukan PT Lumbung Kencana Sakti, yaitu menimbun saluran milik umum dengan batu-batu besar. Hal ini, kata dia, menyebabkan saluran air tidak berfungsi normal dan berpotensi memicu banjir di kawasan sekitar Kapuk Muara.

“Kami mendesak Mabes Polri untuk menyelidiki dugaan keterlibatan PT Lumbung Kencana Sakti dalam aksi ini. Jika terbukti, kami akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Mabes Polri,” pungkasnya.