– Inisiator Gerakan Nurani (), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti upaya politisasi terhadap Proyek Strategis () Ekowisata Tropical Coastland yang diduga bertujuan untuk merusak kepercayaan terhadap Subianto.

“Dalam skema Public-Private Partnership (), pihak swasta yang ingin berinvestasi diteriaki sebagai perampok rakyat. Padahal, Ekowisata Tropical Coastland adalah milik ,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya kepada , Minggu (19/1/).

Ia menegaskan bahwa propaganda negatif terhadap ini diarahkan untuk melemahkan kepercayaan usaha terhadap saat ini. “Saat era , kelompok-kelompok ini diam saja jika dianggap tidak bermanfaat bagi .

Namun kini, gerakan politisasi ini muncul untuk menjatuhkan kredibilitas ,” ujarnya.

Habib Syakur meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku gerakan ini. “Propaganda semacam ini bertentangan dengan visi untuk melibatkan sektor swasta dalam , sebagaimana disampaikan dalam forum Kamar Dagang dan (KADIN).”

Ia juga meluruskan kesalahpahaman yang disebarkan tentang proyek Ekowisata Tropical Coastland.
“Proyek ini digarap dengan skema KPBU ( Sama Pemerintah dan Badan Usaha), bukan bagian dari pengembangan properti 2 yang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group,” tegasnya.

Menurut Habib Syakur, skema KPBU memiliki berbagai , termasuk:

1. Efisiensi Anggaran: Mengurangi tekanan pada APBN dan APBD dengan pembiayaan yang dibagi antara pemerintah dan swasta.

2. Peningkatan Kualitas : Keterlibatan swasta mendorong dan efisiensi.

3. Akuntabilitas Tinggi: Proyek diawasi oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk penyedia dan badan usaha.


“Skema ini juga menciptakan penganggaran yang lebih baik dengan mengurangi biaya tidak terduga, termasuk cost overrun dan time overrun,” jelasnya.

Habib Syakur menilai bahwa propaganda negatif terhadap Ekowisata Tropical Coastland bertujuan untuk merusak kepercayaan . “Gerakan ini patut diduga ingin menciptakan ketidakstabilan di era ,” pungkasnya.