DKI Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo memohon komitmen pemerintah untuk serius memberantas perkara perbuatan pidana perdagangan pemukim atau TPPO di Indonesia.
"Kami memohonkan komitmen pemerintah, yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Tanah Air (BP2MI), untuk secara kritis di menangani kasus–kasus TPPO yang digunakan masih marak terjadi di dalam Indonesia," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, di keterangan tercatat di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan langkah yang dimaksud wajib dilaksanakan pemerintah adalah fokus pada upaya pencegahan juga penanganan sehingga tindakan hukum TPPO pada masa mendatang dapat tambahan diminimalkan.
Hal itu disampaikan Bamsoet menanggapi pengungkapan tindakan hukum TPPO oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dengan menggagalkan pengiriman 10 khalayak calon pekerja migran Indonesi ke Serbia.
Bamsoet juga memohonkan pemerintah untuk membenahi secara penting prosedur keberangkatan pekerja migran Indonesi ke luar negeri, mengurangi serta menghentikan celah keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang dimaksud memiliki kemungkinan mengakibatkan terjadinya TPPO.
Bamsoet juga memohonkan pemerintah untuk terus menggencarkan sosialisasi juga edukasi terhadap masyarakat, utamanya yang dimaksud akan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Sosialisasi itu tentang prosedur pemberangkatan pekerja migran secara legal juga agen-agen resmi yang tersebut terdaftar.
"Sosialisasi juga untuk memberikan peringatan keras terhadap penduduk agar tidaklah mudah-mudahan tergiur dengan jalan pintas ataupun upah yang mana besar," ujarnya.
Bamsoet juga menyokong Polri untuk menjerat terduga pelaku yang mana telah lama berhasil ditangkap ke Bandara Soetta sesuai dengan Pasal 10 lalu Pasal 11 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lalu atau Pasal 81 juncto Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"MPR memohonkan agar tindakan hukum TPPO ini terus didalami, dengan menginvestigasi pelaku sehingga dapat diusut sampai ke jaringan terdalam," katanya menegaskan.
Artikel ini disadur dari Ketua MPR minta komitmen pemerintah serius berantas TPPO
