JakartaInsideCom – Bekasi, 4 November 2024 bertempat di Kantor Muhammadiyah Kabupaten Bekasi, Metland Tambun, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi mengadakan dialog bersama warga Muhammadiyah setempat. Acara ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mendapatkan dukungan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Bekasi, Bakir Nur Hadi, menyampaikan pentingnya keterlibatan Muhammadiyah dalam proses politik di Kabupaten Bekasi. “Jika calon Bupati tidak menggandeng Muhammadiyah, itu keliru. Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah hadir untuk bangsa ini,” ujar Bakir.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Aisyiyah Kabupaten Bekasi, Sari Nandhe. Ia mengutarakan aspirasi khusus dari kaum wanita, terutama terkait perizinan taman kanak-kanak (TK). “Kami dari Aisyiyah tidak muluk-muluk dalam harapan kami. Kami hanya meminta kemudahan dalam proses perizinan TK. Saat ini kami baru memiliki 14 TK di seluruh Kabupaten Bekasi, dengan rencana penambahan menjadi 18 TK. Namun, perizinan untuk 4 TK tambahan masih terhambat di Dinas Pendidikan. Kami berharap pasangan calon Bupati BN Holik dan calon Wakil Bupati Faizal Hafan Farid dapat memangkas proses perizinan yang berbelit-belit dan lambat ini,” jelas Sari.
Dalam sambutannya, BN Holik menyampaikan pentingnya dialog dengan Muhammadiyah sebagai langkah strategis untuk pembangunan Kabupaten Bekasi. “Seperti kata Pak Bakir, memang keliru jika tidak menggandeng Muhammadiyah. Namun, bagi saya, lebih keliru lagi jika tidak bertemu langsung dengan warga Muhammadiyah khawatir kami terjerumus. Ini menjadi bagian dari perjalanan panjang saya hingga memperoleh rekomendasi sebagai calon Bupati Bekasi dari partai GERINDRA, PKS, PAN, dan NASDEM. Rekomendasi ini bukanlah tanpa alasan; saya dipercaya oleh keempat partai tersebut karena prestasi yang telah saya raih,” ujar BN Holik.
Holik juga memaparkan sembilan program unggulannya, yang salah satunya adalah akses lowongan pekerjaan, peningkatan tunjangan RT dan RW, program “1 Sarjana 1 Rumah,” serta visi untuk mendirikan kampus negeri di Kabupaten Bekasi.
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta bernama Sochiful menyoroti persoalan Balai Latihan Kerja (BLK). Menurutnya, BLK hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan tanpa memberikan solusi dalam penyaluran tenaga kerja dan cenderung hanya bersifat seremonial tanpa arah yang jelas. Sementara itu, peserta lain bernama Slamet Widodo mempertanyakan mengenai rencana pemekaran wilayah yang masih menjadi isu berlarut-larut tanpa kepastian.
Menanggapi pertanyaan tersebut, BN Holik menjelaskan bahwa ia berkomitmen untuk membuka BLK di setiap kecamatan dengan fasilitas yang memadai. “BLK yang akan kami buka nanti di setiap kecamatan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang langsung dapat disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan. Kami tidak ingin BLK hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi sarana yang efektif untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi,” paparnya.
Terkait isu pemekaran wilayah, Holik menyatakan sikap positifnya. “Pada prinsipnya, kami mendukung pemekaran wilayah demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Namun, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kami siap mendukung jika waktu dan persyaratannya memungkinkan,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Majelis dan Lembaga Muhammadiyah serta Aisyiyah Kabupaten Bekasi, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Wathan, dan Nasyiatul Aisyiyah.
