JakartaInsideCom – Mayoritas masyarakat mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Ekowisata Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Warna Research Center (WRC),
Sebanyak 79,1% responden menyatakan setuju dengan proyek tersebut, yang akan dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Survei yang berlangsung pada 3-15 Januari 2025 ini melibatkan 1.300 responden dari Kota Tangerang, Jakarta, dan Kabupaten Tangerang. Dengan margin of error sebesar 2,72%, teknik sampling yang digunakan adalah Accidental Random Sampling. Direktur Eksekutif WRC, Firmansyah, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (20/1/2025),
menjelaskan bahwa survei ini mencakup empat kluster utama, yakni dukungan terhadap PSN, aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola (governance).
Firmansyah mengungkapkan bahwa sebanyak 79,1% responden menyatakan proyek ini layak dibangun dengan skema PPP. Alasan utama dukungan ini adalah kondisi kawasan hutan mangrove yang telah rusak sehingga memerlukan reboisasi dan pengembangan menjadi destinasi pariwisata.
Sebaliknya, sebanyak 7,7% responden tidak setuju, sementara 5,1% tidak memberikan pendapat, dan 7,9% tidak tahu terkait proyek ini.
Dari sisi dampak ekonomi, sebanyak 69,7% responden meyakini bahwa proyek ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi Jakarta, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.
Selain itu, 20,2% responden menilai proyek ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, sedangkan 10,1% tidak memberikan pendapat atau tidak mengetahui dampaknya.
Pada aspek sosial, 67,9% responden berharap proyek ini dapat memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja maupun pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapi adanya penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan LSM, 77,2% responden tidak setuju dengan aksi tersebut, karena dinilai dapat menciptakan citra negatif bagi pemerintahan Prabowo Subianto terkait kepastian hukum bagi investor.
Selain itu, 80,1% responden berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi gangguan sosial, ekonomi, serta keamanan di sekitar lokasi proyek.
Dalam hal tata kelola, sebanyak 88,6% responden percaya bahwa Agung Sedayu Group, yang terlibat dalam proyek ini, mampu menyelesaikan pembangunan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, 5,2% responden tidak setuju, dan 6,2% tidak memberikan pendapat atau tidak tahu.
Survei juga mencatat bahwa 84,2% responden yakin proyek ini tidak akan terjerat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sementara 9,7% berpendapat sebaliknya dan 6,1% tidak memberikan pendapat atau tidak tahu.
Berdasarkan hasil survei ini, WRC memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk kelancaran proyek, di antaranya:
1. Sosialisasi yang Intensif: Pemerintah perlu melakukan komunikasi publik yang intensif agar masyarakat memahami tujuan dan dampak proyek ini secara menyeluruh.
2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Kebijakan yang diterapkan harus fokus pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam sektor sosial dan ekonomi.
3. Pengawasan yang Baik: Pelaksanaan proyek harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik (good governance) guna mencegah potensi praktik KKN, serta melibatkan lembaga pengawasan independen.
Dengan dukungan mayoritas masyarakat serta langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan proyek Ekowisata Tropical Coastland dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan yang optimal bagi masyarakat di sekitar Kabupaten Tangerang.