TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melakukan konfirmasi majelis hakim akan memanggil Menteri Koordinator Sektor Pemberdayaan Manusia lalu Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai salah satu saksi pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden lalu Wakil Presiden atau PHPU Pilpres 2024.
Selain Muhadjir, ada tiga menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi lainnya yang digunakan dipanggil berubah menjadi saksi oleh MK: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Suhartoyo mengutarakan MK akan menjadwalkan pemanggilan para menteri kabinet Jokowi itu pada Jumat, 5 April 2024. Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat hakim konstitusi pada Hari Senin pagi, 1 April 2024.
“Yang pertama yang dimaksud diperlukan didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, lalu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Suhartoyo pada pengujung sidang di dalam Gedung MK, Jakarta, pada Awal Minggu sore, 1 April 2024.
Dia mengemukakan lima pihak yang dimaksud dikategorikan penting oleh MK. Namun Suhartoyo menegaskan bukanlah berarti MK mengakomodasi permohonan kubu Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar kemudian Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai pemohon satu dan juga dua di perkara sengketa pilpres.
Kedua kubu yang disebutkan di persidangan sebelumnya memohonkan MK menghadirkan beberapa orang menteri, seperti Sri Mulyani juga Risma, untuk memberikan penjelasan di persidangan.
“Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri serta DKPP) untuk kepentingan para hakim,” ujar Suhartoyo.
Dia berharap Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, Risma, dan juga DKPP bisa jadi memberikan penjelasan pada Jumat, 5 April 2024.
Profil Muhadjir Effendy
Menukil laman Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhadjir dilahirkan ke Madiun, Jawa Timur, 29 Juli 1956. Dia dilantik sebagai Menko PMK oleh Jokowi pada 23 Oktober 2019.
Sebelum menjabat sebagai Menko PMK, Muhadjir merupakan Menteri Pendidikan lalu Kebudayaan (Mendikbud) ketika reshuffle jilid II periode pertama Presiden Jokowi.
Muhadjir meraih penghargaan sarjana institusi belajar sosial pada IKIP Negeri Malang pada 1982. Setelah itu, meraih peringkat Magister Administrasi Publik ke Universitas Gadjah Mada pada 1996 lalu terakhir menamatkan S-3 juga mendapat penghargaan Doktor Ilmu–Ilmu Sosial dalam Universitas Airlangga, Surabaya.
Muhadjir juga beberapa kali mengambil kursus ke luar negeri, seperti di National Defence University, Washington, D.C. pada tahun 1993 dan juga Victoria University dalam British Columbia, Canada pada tahun 1991.
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Profil Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Dipanggil MK Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
