Rocky juga menyampaikan bahwa ketidaksinkronan antara visi presiden dan cara para komunikatornya menyampaikan kebijakan kepada publik bisa memunculkan kebingungan yang lebih besar.
“Ketika publik bertanya bagaimana Presiden Prabowo akan menghadapi lonjakan tarif dari AS, jawabannya malah hilirisasi. Itu jelas tidak menjawab. Komunikasi seperti itu justru membuat kekacauan opini publik,” ucapnya.
Ia bahkan mempertanyakan siapa yang akan dikirim pemerintah ke Washington untuk membuka dialog.
“Masa cuma kirim orang-orang yang modalnya cuma slogan ‘kerja kerja kerja‘? Ini masalah ekonomi global, bukan soal pencitraan belaka,” tambah Rocky.
Kritik Rocky muncul menyusul kebijakan terbaru AS yang menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Tarif resiprokal yang dikenakan bisa mencapai 32%, menyusul kekhawatiran pemerintah AS terhadap defisit perdagangan yang terus membesar.
Mengutip data Kementerian Perdagangan, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar US$ 14,34 miliar sepanjang tahun 2024, sementara versi Badan Statistik AS lebih tinggi, yaitu US$ 17,9 miliar.
Defisit yang tinggi itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 15 negara dengan kontribusi defisit terbesar bagi AS.
Selama lima tahun terakhir, nilai ekspor Indonesia ke AS melonjak hampir 48%, dari US$ 17,84 miliar pada 2019 menjadi US$ 26,31 miliar pada 2024. Produk-produk utama ekspor Indonesia meliputi tekstil, pakaian rajut, sepatu, minyak sawit, udang, ikan, hingga peralatan elektronik.
Kenaikan ekspor inilah yang membuat AS memperketat kebijakan tarifnya terhadap Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Deputi Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menyatakan bahwa mereka sudah memiliki strategi untuk menghadapi dampak dari kebijakan Trump.
Dalam keterangan resminya, Noudhy menyebut ada tiga gebrakan besar yang telah dirancang sejak awal pemerintahan Prabowo, yaitu memperluas mitra dagang internasional, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat konsumsi dalam negeri.
