JakartaInsideCom – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai kritik mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan PSN Rempang, memiliki muatan yang berbahaya.
Habib Syakur menduga kritik tersebut didukung oleh kelompok yang ingin melemahkan bangsa dan negara.
Menurut Habib Syakur, pergerakan Said Didu Cs berpotensi menimbulkan sentimen rasisme serta merusak stabilitas nasional.
Ia juga meminta aparat keamanan, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas Said Didu dan mengaudit sumber pendanaan kelompok tersebut.
“Saya menduga Said Didu Cs memiliki tendensi kuat untuk menimbulkan rasa rasisme dan sentimen tertentu.
Propaganda yang mereka lakukan bisa berujung pada upaya menggulingkan pemerintahan Prabowo,” ujar Habib Syakur dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Selasa (24/12/2024).
Habib Syakur menambahkan bahwa kritik Said Didu juga dapat mengganggu kepercayaan investor asing terhadap proyek strategis nasional. “Jika dibiarkan, hal ini bisa menciptakan keresahan dan menimbulkan kebencian, terutama terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Dampaknya, pada akhirnya bisa merugikan pemerintahan Prabowo,” tegasnya.
Senada dengan Habib Syakur, Pengamat Politik dari Indonesia Development Monitoring (IDM), Dedi Rohman, juga mendukung langkah investigasi terhadap Said Didu Cs.
Menurut Dedi, pergerakan mereka patut dicurigai sebagai upaya untuk melemahkan pemerintahan melalui penghancuran proyek-proyek strategis nasional.
“Aparat penegak hukum dan BIN harus mulai menginvestigasi pergerakan Said Didu Cs. Jika dibiarkan, hal ini bisa membahayakan keamanan negara,” ujar Dedi Rohman.
Kritik terhadap PSN PIK 2 dan Rempang, yang menjadi fokus Said Didu, dinilai oleh beberapa pihak bukan hanya sebagai wujud pengawasan publik, tetapi juga sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan nasional.
Pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah untuk memastikan keamanan dan kelancaran proyek strategis nasional, demi menjaga kepercayaan publik dan investor.
