JakartaInsideCom– Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mendorong pengembangan wilayah perbatasan Indonesia melalui pendekatan berbasis kesejahteraan dan keamanan. Dalam upaya tersebut, Damri berperan penting sebagai pelopor transportasi lintas batas negara, melayani trayek hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
Drs. Indra Purnama (Deputi Bidang Infrastruktur Perbatasan BNPP) yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menjelaskan, pengelolaan wilayah perbatasan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
“Wilayah perbatasan adalah simbol kedaulatan negara yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi keamanan maupun kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya Indra Purnama”.
Dalam kurun waktu 15 tahun, kawasan perbatasan yang dahulu disebut sebagai “halaman belakang” kini diarahkan menjadi “beranda depan” Indonesia.
BNPP telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern, termasuk di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Pos-pos ini menjadi titik strategis untuk lalu lintas barang dan orang serta menjadi sentra industri yang mendorong ekonomi lokal.
Damri berperan aktif dalam mendukung konektivitas perbatasan dengan layanan bus lintas negara. Saat ini, trayek Pontianak-Kuching (Malaysia) dan Pontianak-Bandar Seri Begawan (Brunei) sudah beroperasi dengan layanan bus kelas eksekutif.
“Pelayanan transportasi ini mempermudah masyarakat Indonesia untuk mengakses negara tetangga, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dan sosial,” kata Indra Purnama Deputi BNPP“.
Selain keamanan, BNPP juga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan melalui program transmigrasi dan inovasi lokal. Kabupaten Siak, Riau, menjadi salah satu contoh sukses dengan koperasi–koperasi yang mampu memproduksi minyak goreng secara mandiri.
“Pengembangan ekonomi seperti ini penting untuk menciptakan kemandirian di daerah perbatasan,” tambahnya.
Meski demikian, pengelolaan kawasan perbatasan tidak lepas dari tantangan besar. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan 17.000 pulau lebih, menjaga keamanan dan memajukan ekonomi perbatasan memerlukan sinergi antar-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
“Kami optimistis, dengan pendekatan terpadu antara dimensi keamanan dan kesejahteraan, kawasan perbatasan dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” tutup Indra”.
