JakartaInsideCom – Lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024, yakni sebesar 58 persen.
Angka ini jauh di bawah partisipasi pada Pilkada Jakarta 2017 yang mencapai lebih dari 70 persen. Dengan demikian, tingkat golongan putih (golput) tahun ini meningkat menjadi 42 persen, dibandingkan 30 persen pada 2017.
Menyikapi hal ini, Salim Wehfany, mantan Direktur LKBHMI PB HMI, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengevaluasi kinerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Ia bahkan mendorong langkah hukum jika ditemukan indikasi kelalaian dalam menjalankan tugas fungsional mereka.
“Saya mengkritisi kebijakan KPU terkait anggaran sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta.
Buktinya, KPU dianggap gagal mempengaruhi partisipasi pemilih.
Selain itu, ada juga kasus kecurangan di TPS Pinang Ranti,” ujar Salim saat dihubungi oleh reporter JakartaInside.com
Lebih lanjut, Salim menyoroti pentingnya kehati-hatian dari tim pemenangan calon dalam menyikapi dinamika politik pasca putaran pertama Pilkada.
“Saya berharap Ketua Tim Pemenangan Rido, Bang Ariza Patria, lebih berhati-hati dalam melihat situasi dan menyerap informasi internal hari ini. Situasinya masih kurang kondusif,” tambahnya.
Penurunan partisipasi pemilih ini memunculkan banyak kritik terhadap KPU DKI Jakarta terkait efektivitas sosialisasi Pilkada. DKPP kini didesak untuk mengambil langkah tegas guna memastikan integritas proses pemilu di Jakarta.
