JakartaInsideCom – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas mafia gas LPG 3 kg, yang diduga menyebabkan 60% kebocoran subsidi di sektor hulu.
Ketua Umum APKLI, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menegaskan bahwa pengecer bukan penyebab utama kebocoran subsidi, melainkan terjadi di rantai pasok hulu.
“Pengecer hanya mampu menjual 10-15 tabung LPG 3 kg dan tidak mungkin melakukan pengoplosan ke LPG 5,5 kg atau 12 kg. Mereka tidak memiliki modal besar, alat, fasilitas, atau kendaraan yang memadai. Jadi, jelas bahwa kebocoran subsidi ini terjadi di rantai pasok hulu, baik dari Pertamina ke SPBE, agen, maupun pangkalan,” ujar Ali Mahsun di Jakarta, Jumat (7/2).
Ia juga menegaskan bahwa kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg selama ini bukan disebabkan oleh pengecer, melainkan oleh mafia gas yang telah menguasai pasar selama 18 tahun.
APKLI Minta Pengecer Dijadikan Sub Pangkalan
APKLI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan tepat harga.
Salah satu solusinya adalah mengubah status 375 ribu pengecer menjadi sub pangkalan resmi dengan akses skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau non-KUR bagi yang membutuhkan tambahan modal.
“Kami mendesak Presiden Prabowo segera menindak tegas mafia gas LPG 3 kg dan merevisi Perpres 104/2007 agar penerima subsidi lebih jelas, yaitu hanya rumah tangga miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan,” tegas Ali Mahsun.
