JakartaInsideCom – TaniHub, startup agritech yang dulu dianggap sebagai pelopor digitalisasi rantai pasok pertanian di Indonesia, kini terjerat dalam kasus fraud yang mengarah pada penutupan operasional mereka.
Beberapa laporan mengungkapkan adanya pengelolaan keuangan yang buruk dan kesalahan dalam penggunaan dana investasi yang menyebabkan utang menumpuk, meskipun sebelumnya perusahaan ini terlihat sehat.
Seperti banyak startup lainnya, TaniHub mengandalkan strategi “bakar uang” dengan memberikan diskon besar-besaran, subsidi ongkir, dan ekspansi yang sangat agresif.
Hal ini sempat membuat perusahaan tampak sukses, tetapi kerugian yang terus menumpuk akhirnya membuat investor kehilangan kepercayaan dan operasional perusahaan terhenti.
TaniHub akhirnya resmi menghentikan operasionalnya.
Sumber internal Telkom mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp400 miliar yang dikucurkan kepada TaniHub baru-baru ini diduga bermasalah, dengan nilai proyek yang dinilai fiktif dan tidak menghasilkan pengembalian investasi yang jelas.
“Proyek TaniHub bubar sama sekali. Dana Telkom sebesar Rp400 miliar yang disuntikkan ke proyek itu dinyatakan fiktif dan hangus,” ungkap sumber terpercaya tersebut pada Senin (21/4/2025) sebagaimana dikutip dari monitorindonesia.
Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah, juga menjadi sorotan publik terkait proses persetujuan investasi tersebut.
Ketua Kaukus Eksponen Aktivis 98 (KEA 98), Joko Priyoski, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ririek. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan sebuah skandal yang merugikan negara.
“KPK harus memeriksa Dirut Telkom. Ini bukan kesalahan administratif biasa. Ini skandal fiktif yang merugikan negara,” kata Joko pada Senin (28/4/2025).
Pada tahun 2021, TaniHub sempat memperoleh pendanaan Seri B sebesar US$65,5 juta atau setara dengan Rp942 miliar untuk mendukung ekspansi bisnisnya.
Pendanaan tersebut dipimpin oleh MDI Ventures, perusahaan pendanaan milik Telkom, dan melibatkan berbagai investor besar lainnya.
Namun, meski mendapatkan pendanaan yang signifikan, perusahaan ini akhirnya gagal dalam waktu kurang dari empat tahun dan meninggalkan sejumlah masalah hukum yang harus diselesaikan.
Andri Herawan Sasoko, Vice President Corporate Communication PT Telkom, menyatakan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung.
Kasus TaniHub ini juga menyoroti pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor digital. Tanpa elemen-elemen tersebut, potensi kerugian negara akibat investasi BUMN di sektor digital bisa menjadi ancaman yang nyata.
Selain itu, Telkom juga tengah menghadapi sejumlah kasus dugaan korupsi di era kepemimpinan Ririek.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group.
Penyidikan terhadap kasus ini telah melibatkan sejumlah lokasi, termasuk kantor pusat Telkom.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah yang melibatkan PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), anak perusahaan Telkom, dalam pengadaan server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB).
KPK telah menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus ini, dengan kerugian negara diperkirakan melebihi Rp280 miliar.
Selain itu, nama Isa Rachmatarwata, komisaris Telkom, juga disebut dalam kasus korupsi lain yang melibatkan pengelolaan dan investasi dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kasus lain yang turut melibatkan Telkom adalah proyek BTS 4G BAKTI Kominfo, yang kini sedang dalam pengawasan ketat oleh pihak berwenang.
Kejaksaan Agung telah memeriksa Telkom Infra, anak perusahaan Telkom yang bertanggung jawab atas infrastruktur BTS.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Ririek Adriansyah atau manajemen Telkom terkait serangkaian kasus ini.
Namun, KPK menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan kemungkinan ada tersangka baru dalam waktu dekat.
Dugaan keterlibatan Ririek dalam beberapa kasus ini semakin menjadi perhatian, terutama menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan datang.
Beberapa pihak mengusulkan adanya penyegaran dalam kepemimpinan Telkom.
Trubus Rahardiansyah, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, menyatakan bahwa sudah saatnya Telkom melakukan penyegaran kepemimpinan untuk memperbaiki citra perusahaan di mata publik dan mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan.
“Pak Ririek Adriansyah ini kan memang sudah lama menjabat ya, jadi butuh penyegaran juga di mata masyarakat atau publik agar menjadi angin segar bagi pertumbuhan Telkom untuk masa depan yang panjang,” kata Trubus.
Para pemegang saham diharapkan untuk memberikan penilaian yang objektif dalam memilih Direktur Utama Telkom yang baru pada RUPST yang dijadwalkan pada 27 Mei 2025.
