Komnas Indonesia Desak Erick Thohir Copot Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi Diduga Terlibat Korupsi Sewa Kapal

JakartaInsideCom – Komite Mahasiswa Nasional Indonesia (Komnas Indonesia) menggelar aksi demonstrasi di PT Pupuk Indonesia Jl. Taman Anggrek No.2 RW 08, Kemanggisan, Selasa (11/3/2025), Mereka menuntut pencopotan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, yang diduga terlibat dalam skandal korupsi sewa kapal pada 2019 silam.

Koordinator aksi, Rahman, dalam orasinya menyebut bahwa Rahmad Pribadi, saat menjabat sebagai Direktur PT Petrokimia Gresik, diduga memiliki keterlibatan dalam suap menyuap terkait penyewaan kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

“Tidak hanya diduga terlibat, Rahmad Pribadi juga disebut-sebut dalam kesaksian mantan anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, sebagai pihak yang memerintahkan penyelesaian persoalan PT HTK. Bahkan, ia memperkenalkan dirinya kepada General Manager Komersial PT HTK, Asty Winasti, yang merupakan pemberi suap,” ujar Rahman.

Komnas Indonesia menilai, dugaan keterlibatan Rahmad Pribadi dalam kasus ini seharusnya menjadi alasan kuat untuk memberhentikannya dari jabatannya saat ini. Mereka juga mengaitkan dugaan ketidakberesan dalam kepemimpinannya dengan persoalan kelangkaan pupuk dan peredaran pupuk palsu di Indonesia.

“Kami tidak heran jika pupuk sering langka dan pupuk palsu beredar, karena pejabat tinggi yang menjabat tidak berintegritas,” lanjut Rahman.

Dalam aksinya, Komnas Indonesia menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot Rahmad Pribadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.

2. Menuntut Rahmad Pribadi mundur karena dinilai tidak berintegritas.

3. Mengkritik kinerjanya yang dianggap gagal mengatasi kelangkaan pupuk dan peredaran pupuk palsu.

4. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Rahmad Pribadi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap sewa kapal tahun 2019.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pupuk Indonesia maupun Kementerian BUMN belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan oleh Komnas Indonesia.