jakartainside.com – DKI Jakarta – Koalisi Organisasi Warga Sipil memohon dokumen kebijakan dan juga komitmen konstruksi sektor ekonomi (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) terus dikawal agar menjadi rekomendasi yang mana mana kuat bagi Satuan Tindakan Transisi Tenaga Nasional.
pemerintahan resmi meluncurkan CIPP kegiatan pendanaan kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) pada Selasa (21/11).
"Hal ini dapat diadakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, juga merangkul pemerintah area pada mengatur transisi energi berkeadilan dengan pemetaan kebijakan hingga ke tingkat daerah," kata Direktur Rencana Koaksi Indonesia Verena Puspawardani lewat keterangan yang mana diterima di Jakarta, Rabu.
Selain itu, penerapan kesetaraan gender, disabilitas, juga inklusi sosial (GEDSI) juga harus menjadi landasan yang dimaksud memprioritaskan beragam kelompok rentan dan juga komunitas terdampak.
Dokumen CIPP, kata dia, juga mengakui bahwa transisi energi akan menggerakkan terciptanya pekerjaan hijau (green jobs) juga memperhitungkan potensi lapangan kerja yang mana hilang juga langkah mitigasinya.
Untuk itu, peningkatan kapasitas pekerja menjadi penting agar tetap saja cuma dapat terserap pada habitat energi terbarukan. Selain itu, sektor bidang lain perlu dikembangkan untuk mengempiskan dampak meningkatnya pengangguran baru.
"Terkait green jobs, pemerintah sudah ada mempunyai inisiatif memajukan green jobs dengan adanya peta jalan. Hal ini perlu dimasukkan ke di tempat dokumen CIPP untuk menguatkan kebijakan nasional kemudian regional sehingga memverifikasi kebijakan yang dimaksud dimaksud dimanfaatkan," ucap Verena.
Sementara itu, Indonesia Team Lead 350.org Sisilia Nurmala Dewi mengungkapkan bahwa dokumen CIPP semata-mata fokus pada pengembangan energi terbarukan skala besar kemudian justru mengabaikan energi terbarukan berbasis masyarakat. Hal itu menyalahi prinsip utama transisi berkeadilan, yakni leave no one behind.
"Dokumen CIPP masih meninjau rakyat cuma sekali sebagai konsumen tiada sebagai warga negara yang digunakan mampu berkontribusi pada pengembangan energi terbarukan. Padahal sebagai sebuah negara kepulauan dengan penduduk yang mana digunakan sangat tersebar kemudian kesempatan energi terbarukan melimpah, desentralisasi energi merupakan strategi penting mencapai kemandirian energi komunitas kemudian meningkatkan kekuatan ketahanan energi nasional," ucap Sisilia.
Direktur Eksekutif kemudian juga Ekonom Celios Bhima Yudhistira menilai dokumen CIPP JETP masih kontradiktif. Target bauran energi terbarukan pada CIPP cukup ambisius, yakni mencapai 44 persen pada 2030. Namun, dalam tempat sisi lain, belaka sekali dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dimaksud mana masuk daftar pensiun dini pada skema itu, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu lalu juga PLTU Cirebon.
"Sebagian PLTU yang mana digunakan masuk pensiun dini, yakni PLTU Cirebon-1, sebenarnya telah dilakukan masuk pada skema ETM (energy transition mechanism/mekanisme transisi energi. Jadi, seolah tidak ada niatan untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara, " ujar Bhima.
Direktur Inisiatif Transisi Bersih Harryadin Mahardika menambahkan bahwa hal yang yang disebutkan mirip juga pernah dijalankan Indonesia. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang dimaksud yang dimaksud diterbitkan pada 2014, Indonesia mempunyai target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2023 lalu juga 31 persen pada 2050.
Namun pada ketika yang dimaksud yang dimaksud sama, Indonesia juga memulai kegiatan 35 gigawatt (GW) yang digunakan mayoritas adalah PLTU batu bara. Penambahan PLTU, kata Harryadin, akhirnya justru menggerus ruang pengembangan energi terbarukan sehingga target bauran energi hijau bukanlah tercapai.
Sebelumnya, Menteri Daya juga Informan Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan ada dua proyek utama yang tersebut mana akan dikerjakan pada skema kemitraan JETP.
Arifin menyebutkan proyek pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada Jawa Barat akan menjadi prioritas yang tersebut mana dilanjutkan pengerjaan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera.
Menurut Arifin, kerja identik JETP merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Selain itu, JETP diharapkan dapat mengatalisasi pembangunan sektor ekonomi dan juga dukungan yang mana digunakan berjauhan lebih banyak besar besar ke depan, khususnya, dapat memprioritaskan dukungan kemudian pengerjaan ekonomi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan lalu juga penguatan jaringan transmisi.
Sumber Antara
