Dalam wawancara kepada awak media dikantor DPP Gerindra, Rabu, Jakarta(9/1/25), Ia menyebutkan bahwa berbagai dokumen pendukung, seperti Surat Keputusan (SK) Bupati, Peraturan Bupati, serta laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2016-2018, sudah menjadi bukti kuat"tambah Ahmad Iskandar".
