CBA Dorong Mabes Polri Percepat Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Anggaran di Dinas Parekraf DKI Jakarta

JakartaInsideCom – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Mabes Polri segera mengambil alih penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Abang dan None Jakarta 2024 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai penanganan kasus ini oleh Polda Metro Jaya berjalan lamban dan tidak menunjukkan perkembangan signifikan.

“Mabes Polri seharusnya memanggil kembali Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Andhika Permata, untuk mendalami penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta 2024,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Uchok mengungkapkan bahwa Polda Metro Jaya sebelumnya telah memeriksa Andhika Permata, namun hingga kini belum ada kemajuan berarti dalam proses penyelidikan.

Ia bahkan menuding penanganan kasus ini di Polda Metro Jaya berpotensi mengalami hambatan serupa seperti kasus Djakarta Warehouse Project (DWP) yang dinilai tidak transparan.

CBA menyoroti sejumlah kejanggalan dalam realisasi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Abang dan None Jakarta 2024, yang mencakup empat proyek besar:

1. Pemilihan Abang dan None Jakarta: Anggaran sebesar Rp 8.019.570.463 dialokasikan untuk membayar honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara.

2. Pemberdayaan Abang dan None Jakarta: Dana Rp 882.750.000 digunakan untuk honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia.

3. Pemilihan Abang dan None Jakarta (Tambahan): Anggaran Rp 17.500.000 juga dialokasikan untuk honorarium narasumber, moderator, dan panitia.

4. Penjilidan Soft Cover: Sebesar Rp 553.046 digunakan untuk kebutuhan penjilidan dalam program pemberdayaan tersebut.


Uchok menilai besarnya anggaran dan pola pengalokasiannya menimbulkan tanda tanya besar. Oleh karena itu, ia meminta Mabes Polri segera mengambil tindakan tegas guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.

“Kami mendesak Mabes Polri segera mengambil alih kasus ini serta memanggil kembali Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta untuk diperiksa terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Abang dan None Jakarta 2024,” tegas Uchok.

Uchok menambahkan, publik kini menanti langkah tegas dari Mabes Polri dan respons dari Presiden Prabowo Subianto terhadap lambannya penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggaran besar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Dengan polemik yang terus berkembang, kami menantikan sikap tegas dari Mabes Polri dan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus ini,” pungkas Uchok Sky Khadafi.