Deolipa Yumara Desak Elsa Syarif Kembalikan Uang Titipan Rp 55 Miliar, Ancam Tempuh Jalur Hukum

JakartaInsideCom– Perseteruan antara dua pengacara ternama, Deolipa Yumara dan Elsa Syarif, semakin memanas terkait sengketa uang titipan sebesar Rp 55 miliar.

Dana tersebut berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipercayakan kepada Elsa Syarif oleh kliennya, Sanjay, saat ia masih menjadi kuasa hukumnya.

Meski kasus utama yang melibatkan Sanjay telah selesai, uang tersebut masih belum dikembalikan, sehingga memicu konflik hukum antara kedua pihak.

Saat ini, setelah Sanjay menunjuk Deolipa Yumara sebagai kuasa hukum barunya, ia meminta agar uang titipan tersebut dikembalikan. Namun, menurut Deolipa, upaya komunikasi dengan Elsa Syarif selalu menemui jalan buntu. Elsa diduga terus menghindar dari berbagai upaya mediasi yang dilakukan.

“Kami ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Kalau pun dana Rp 55 miliar itu dipotong Rp 13 miliar sebagai kompensasi jasa hukum Elsa saat menangani Sanjay, masih ada Rp 42 miliar yang harus dikembalikan.

Tetapi jika Elsa terus menghindar, kami tidak segan menempuh jalur hukum,” tegas Deolipa dalam konferensi pers di Balai Wartawan Polda Metro Jaya, Rabu (5/2/2025).

Sebelumnya, Andi, perwakilan dari UMKM yang bertugas menagih uang tersebut kepada Elsa, juga mengalami jalan buntu. Karena itu, upaya penagihan kini telah diambil alih oleh Deolipa Law and Associates.

Keberadaan dana ini dianggap krusial bagi pelaku UMKM yang berkaitan dengan kasus ini. Mereka berharap uang tersebut segera dikembalikan agar dapat digunakan untuk keberlangsungan usaha mereka.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat melibatkan dua nama besar di dunia hukum Indonesia. Selain itu, permasalahan ini juga menyoroti bagaimana pengelolaan dana titipan dalam ranah hukum.

Masyarakat kini menunggu apakah kedua pengacara ini dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai, atau apakah perkara ini akan berlanjut ke meja hijau.

Jika Deolipa benar-benar membawa kasus ini ke ranah hukum, maka permasalahan ini bisa menjadi preseden penting terkait tanggung jawab hukum seorang pengacara terhadap dana yang dipercayakan kepadanya.