DKI Jakarta – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengimbau semua pemerintah area agar melakukan upaya yang tersebut optimal pada mengendalikan inflasi.
Pasalnya, dari hasil monitoring serta evaluasi (monev) Kemendagri pada bulan Maret 2024, masih ada beberapa wilayah yang digunakan sebanding sekali belum melakukan upaya konkret pada penanganan inflasi.
"Tolong untuk dilihat daftar-daftar ini. Kami berharap pada pada waktu seperti ini teman-teman sama-sama forkopimda untuk betul-betul berpartisipasi turun ke lapangan dan juga berupaya sekeras-kerasnya," kata Tomsi pada keterangannya ke Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan 214 kabupaten serta kota yang tersebut sejenis sekali belum melakukan enam langkah konkret pada penanganan inflasi.
"Kami berharap pasca data ini ditayangkan, daerah–daerah yang dimaksud dapat melaksanakan upaya sesuai dengan arahan Mendagri," ujarnya.
Sebaliknya, ia pun mengapresiasi 14 kepala tempat yang digunakan telah terjadi mengimplementasikan enam upaya konkret di penanganan inflasi.
Keenam upaya konkret itu adalah melaksanakan operasi pangsa murah, inspeksi mendadak ke bursa serta distributor agar tidaklah menahan barang, kerja identik dengan wilayah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, pergerakan menanam, realisasi belanja tiada terduga (BTT), dan juga dukungan transportasi dari anggaran pendapatan lalu belanja area (APBD).
Tomsi juga mengimbau kepala tempat yang tersebut baru melakukan sebagian dari upaya yang dimaksud agar berjuang semaksimal kemungkinan besar pada penanganan inflasi.
Selain itu, ihwal operasi lingkungan ekonomi murah, ia memohon agar dapat diwujudkan secara berkelanjutan sehingga mempunyai dampak yang mana signifikan.
"Operasi lingkungan ekonomi hemat harus benar-benar dilaksanakan dengan mengumumkan untuk masyarakat agar mereka itu yang mana berkepentingan dapat melakukan pembelian," tegas Tomsi.
Tomsi menyoroti situasi beberapa jumlah pasokan komoditas seperti beras, jagung, lalu bawang merah.
Ia lantas mengajukan permohonan kepala area agar mewaspadai prospek kenaikan tarif jagung yang dimaksud dapat berdampak pada biaya ayam juga telur.
"Kami memohon untuk semua pihak, termasuk Kementerian Pertanian lalu Badan Pangan Nasional untuk mewaspadai perkembangan ini," pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Kemendagri imbau pemda optimalkan upaya pengendalian inflasi
