DKI Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan bahwa belanja produk-produk pada negeri melalui e-katalog berubah menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.
"Terkait dengan belanja produk-produk pada negeri sekarang kita jadikan item penilaian reformasi birokrasi, maka sekarang sistem yang tersebut ada di dalam LKPP dengan segera in line dengan sistem di Kementerian PANRB, jadi kita mampu lihat belanjanya. Begitu juga komoditas katalog lokal juga seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya," kata Anas pada keterangannya pada Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan Abdullah Azwar Anas saat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa eksekutif (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik V6 pada Jakarta, Kamis.
Menurutnya, LKPP sebagai agent of change mempunyai peran di menggerakkan pengaplikasian Barang Dalam Negeri melalui regulasi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ia juga mengapresiasi LKPP kemudian jajaran berhadapan dengan dilakukannya peluncuran Katalog Elektronik V6.
Mantan Kepala LKPP itu memandang government procurement mengambil bagian menggalakkan pelayanan pemerintah semakin cepat lalu berdampak terhadap masyarakat.
"Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari contoh bagaimana kita memacu pelayanan lebih banyak berkualitas dikarenakan tambahan transparan, lebih tinggi cepat, lalu tentu lebih tinggi profesional," ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, LKPP juga telah lama mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan teristimewa terkait pengadaan lalu jasa. LKPP juga mengajarkan terkait inovasi paradigma orientasi input ke orientasi outcome.
"LKPP juga mengajarkan terhadap kita bagaimana kita dari input oriented untuk outcome oriented, kita tidaklah lagi bagaimana proses yang tersebut panjang tapi bagaimana dampaknya,” tambah Anas.
Berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik, LKPP berperan menggerakkan pemanfaatan produk-produk pada negeri melalui regulasi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kekuatan wadah pengadaan.
Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB tematik yaitu percepatan prioritas aktual presiden.
"Apa yang digunakan dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden, ini tidak kegiatan Men-PANRB, tetapi ini inisiatif Bapak Presiden, yang tersebut kami simplifikasi supaya lebih banyak berwujud dan juga terukur ke lapangan,” tuturnya.
Saat ini pemerintah sedang fokus pada percepatan perubahan fundamental serta keterpaduan layanan digital.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan kesuksesan perubahan struktural digital berubah jadi tolok ukur kesuksesan LKPP karena digitalisasi telah terjadi bermetamorfosis menjadi salah satu instrumen utama LKPP.
Ia menuturkan LKPP fokus mengedepankan jaringan e-katalog pada metode pengadaan e-purchasing. Hal yang disebutkan relevan di pencapaian arahan Presiden terkait pengadaan yaitu pro-produk pada negeri, pro-UMKK, cepat efisien serta bebas daripada korupsi, kolusi lalu nepotisme (KKN).
Hendrar mengharapkan dengan dilakukannya pembaruan katalog elektronik yang disebutkan dapat berjalan lompatan kinerja pengadaan Indonesi yang digunakan lebih tinggi baik dan juga lebih besar besar lagi kedepannya.
"Besar harapan kami semuanya dengan diresmikan e-katalog versi 6.0 ini akan berlangsung lompatan kinerja pengadaan Tanah Air yang mana lebih besar baik lalu tambahan besar lagi kedepannya, baik dari sisi total tayang produk, oleh sebab itu sistemnya lebih tinggi responsif tidak ada membingungkan simpel serta ringan diakses dari bervariasi jenis perangkat," ujar Hendrar.
Ia juga berharap dari sisi nilai proses juga dapat meningkat lantaran sistem e-katalog versi 6.0 sudah ada dirancang end to end, dan juga memperluas penyelenggaraan e-katalog dengan ketahanan sistem yang digunakan tambahan tangguh.
Artikel ini disadur dari Menteri PANRB: Belanja PDN jadi indikator reformasi birokrasi
