JakartaInsideCom-Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul isu yang menyebutkan program ini mempermudah pengembang membeli tanah dengan harga murah.
Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN), Gus Rofi, memastikan bahwa klaim tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Dalam konferensi pers di Polresta Jakarta Selatan pada 25 Desember, Gus Rofi menjelaskan bahwa lahan yang digunakan dalam PSN PIK adalah milik pemerintah.
Pengelolaannya difokuskan untuk tujuan edukasi dan pelestarian lingkungan, bukan untuk kepentingan komersial.
“Proyek ini bukan untuk komersialisasi, tetapi untuk melestarikan lingkungan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Lahan ini milik pemerintah dan dikelola dengan tujuan yang jelas,” ujar Gus Rofi.
PSN PIK dimulai pada tahun 2010 dengan tujuan utama melestarikan 91 hektare lahan mangrove. Dalam perjalanannya, kawasan ini berkembang menjadi 1.754 hektare yang mencakup pusat edukasi, wisata, dan rekreasi.
Beberapa fasilitas yang direncanakan antara lain taman safari, arena motocross, dan wisata mangrove.
Proyek ini diharapkan tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2004, kawasan ini ditetapkan sebagai bagian dari PSN.
Meskipun proyek ini memiliki banyak potensi, kritik tetap bermunculan,beberapa pihak mempertanyakan pengalihan lahan kepada swasta dan mengklaim adanya intimidasi terhadap pemilik lahan.
Salah satu tokoh publik, Said Didu, menyuarakan kekhawatiran bahwa pengelolaan proyek ini tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.
Menanggapi hal tersebut, pihak pengelola PSN PIK membantah keras tuduhan tersebut.
“Saya tantang mana data orang yang tanahnya digusur atau diintimidasi? Kalau ada, saya akan selesaikan. Semua proses dilakukan sesuai aturan, tanpa paksaan,” tegas salah satu pihak terkait.
Pengelola juga menambahkan bahwa proyek ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat terdampak. Selain membuka lapangan kerja, mereka juga menyediakan program CSR berupa pembangunan taman, relokasi, dan bantuan sosial.
“Kami memprioritaskan pemuda daerah terdampak untuk bekerja di proyek ini. Dengan investasi Rp35-40 triliun, kawasan ini akan menjadi destinasi wisata besar yang membawa manfaat besar bagi negara,” tambahnya.
Di tengah kritik dan isu yang beredar, masyarakat diimbau untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
“Kita perlu tabayun dan tidak terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar. Proyek ini dirancang untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” ujar Gus Rofi.
