Survei TBRC: 88,8 Persen Warga Banten dan Jakarta Setuju Pembangunan PIK 2 Dilanjutkan

JakartaInsideCom– Hasil survei Timur Barat Research Center (TBRC) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Banten dan Jakarta mendukung kelanjutan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Sebanyak 88,8% responden menyatakan setuju dengan pembangunan proyek tersebut, sementara 5,1% tidak setuju dan 6,3% tidak menjawab.

Direktur Riset TBRC, Renvinno, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (3/2/2025), menyebutkan bahwa survei ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap PIK 2, serta menilai dampak sosial, politik, dan ekonomi proyek tersebut.

Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 dengan metode tatap muka dan wawancara langsung terhadap 1.680 responden yang dipilih secara acak di Banten dan DKI Jakarta.

Dari jumlah tersebut, 1.428 orang (85%) dapat diwawancarai secara valid. Margin of error survei ini sebesar 2,59% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Survei juga menyoroti pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PIK 2 yang dianggap berdampak buruk pada investasi.

74,1% responden menilai pencabutan SHGB mencoreng citra iklim investasi di Banten dan Jakarta.

17,1% menilai tidak berdampak, sementara 8,8% tidak memberikan penilaian.

Terkait isu PIK 2 sebagai bagian dari kepentingan oligarki dan asing:

78,6% responden menolak anggapan tersebut, menilai bahwa penguasaan ekonomi lebih banyak terjadi di sektor pertambangan yang dikelola perusahaan asing.

10,2% menganggap PIK 2 merupakan bagian dari kepentingan oligarki dan asing, sementara 11,2% tidak memberikan penilaian.

Pandangan Masyarakat Soal Pagar Laut dan Dampak Ekonomi

Masalah pencabutan SHGB akibat pagar laut juga dianggap sebagai keputusan yang tidak transparan:

83,7% responden menilai keputusan pemerintah terburu-buru.

5,6% menganggap pencabutan SHGB sudah tepat, sedangkan 10,7% tidak menjawab.

Jika proyek ini terhambat, masyarakat memperkirakan dampak ekonomi yang signifikan:

82,8% meyakini akan terjadi perlambatan ekonomi di Banten dan Jakarta.

84,6% menilai akan ada peningkatan pengangguran.

88,8% memperkirakan berkurangnya pendapatan daerah dan pemerintah pusat.


Survei TBRC juga sejalan dengan pernyataan Kiai Hasan Basri, seorang ulama dan warga Pakuhaji, Tangerang. Ia menegaskan bahwa proyek PIK 2 sangat penting bagi masyarakat pesisir utara Tangerang karena membuka lapangan kerja bagi ribuan warga.

“Setiap pagi saya melihat ribuan orang dari Tegal Alur hingga Tanjung Pasir menggantungkan hidupnya di PIK 2. Jika dihentikan, dampaknya akan sangat buruk,” ujar Kiai Hasan Basri.

Ia juga mempertanyakan apakah pihak yang mendukung penghentian proyek siap menyediakan lapangan kerja pengganti. Selain itu, ia menilai bahwa abrasi di wilayah pesisir utara Tangerang bukan hal baru dan tidak pernah dinyatakan sebagai bencana alam oleh pemerintah.


TBRC menyarankan agar pemerintah lebih bijak dan transparan dalam menangani proyek ini agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat dan dunia usaha.

“Pemerintahan Prabowo Subianto harus memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan penciptaan lapangan kerja baru di proyek PIK 2,” tegas Renvinno.

Ia juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% bisa terdampak jika proyek ini tidak ditangani dengan baik, yang dapat mengurangi kepercayaan investor.