JAKARTA – Perdebatan mengenai penduduk toxic dilarang masuk kabinet kian memanas. Menko Area Kemaritiman lalu Pengembangan Usaha Luhut Binsar Panjaitan yang mana meminta-minta Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak memasukkan pihak/orang toxic ke pemerintahannya.
Pengamat kebijakan pemerintah Rocky Gerung menyikapi perihal itu bahwa pemerintahan siapa pun untuk benar-benar kembali terhadap konstitusi yakni memberikan kesejahteraan dan juga keadilan terhadap rakyat.
“Kabinet ke depannya harus dibangun berdasarkan awal republik dibentuk yaitu kedaulatan rakyat, kesetaraan warga negara,” ujar Rocky pada inisiatif Rakyat Bersuara di iNews TV yang mana dipandu moderator Aiman Witjaksono, Selasa (14/5/2024).
Mantan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan, ucapan Luhut yang digunakan memohon Prabowo bukan mengundang warga atau pihak toxic ke pemerintahan sebagai hal yang tersebut dapat dimaknai dari berubah-ubah sudut pandang di dalam kalangan publik.
“Pak Luhut berbicara seperti menyinggung dirinya sendiri atau mampu dibilang beliau mencela dirinya sendiri,” katanya.
Mestinya Luhut menjelaskan lebih lanjut spesifik makna toxic yang tersebut tepat. “Kriteria toxic itu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyimpangan, pelanggaran hukum. Kalau dimaknai secara positif ya mungkin saja maksudnya mencari khalayak yang dimaksud tambahan bersih ke depannya,” ujar Zulfan.
Menurut dia, harus juga ada pemikiran matang terkait rencana penambahan jumlah keseluruhan kementerian di dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka apakah benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat atau justru sebaliknya.
“Penambahan kementerian tidaklah membebani APBN lalu yang tersebut paling penting indikatornya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Orang Toxic Dilarang Jadi Menteri, Rocky Gerung: Kabinet Harus Berlandaskan Kedaulatan Rakyat
